Page 376 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Judul Izin Usaha Bisa Dicabut Jika Berbohong soal Pembayaran THR
Nama Media investor.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://investor.id/national/izin-usaha-bisa-dicabut-jika-berbohong-
soal-pembayaran-thr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-27 11:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Kalau
memang dia mempunyai kemampuan tapi tidak mau membayar (berbohong) otomatis kita akan
lakukan teguran tertulis, kita lakukan pembekuan sementara, selanjutnya akan kita cabut izin,
sampai kita lakukan pembekuan untuk selamanya

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Yang
jelas, sebelum itu kita lakukan (pemberian sanksi), pastinya kita tetap mengedepankan
pembinaan, pola pembinaan, insyallah kalau sudah kita panggil, kita beri arahan, insyallah
mereka akan ngerti

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Karena kalau THR itu dibayar, otomatis para pekerja, masyarakat punya uang. Kalau punya uang
insyaallah dia akan belanja. Kalau dia belanja kan perputaran ekonomi akan tumbuh. Jadi sangat
banyak efeknya. Kenapa kebijakan itu diambil, seperti itu. Jadi daya beli masyarakat juga
meningkat. Toh pekerjanya yang sudah berpuluh-puluh tahun dia mengabdi, untuk kemajuan
perusahaan, ya sangat bijak juga memang harus dibayarkan THR-nya

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Pengaduan itu kan bisa dari dua pihak, satu dari pekerjanya itu sendiri, kedua pengaduan dari
perusahaan itu sendiri. Sampai dengan saat ini, kita terus melakukan sosialisasi, surat
Kemenaker, maupun surat edaran Disnaker agar para perusahaan membayar THR sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dan sampai saat ini belum ada (yang mengadu), mudah-mudahan tidak
ada

Ringkasan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan perusahaan-perusahaan yang berada di Jakarta
untuk membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada pekerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Jika melanggar aturan, termasuk ditemukan berbohong, maka Pemprov
DKI akan memberikan sanksi tegas, di antaranya mencabut izin usaha perusahaan yang
bersangkutan.
375