Page 418 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Perusahaan tersebut menyatakan tidak mampu membayar THR secara penuh lantaran
terdampak pandemi Covid-19.
Kepala Disnakertrans Kulonprogo, Nur Wahyudi mengatakan, dua perusahaan yang mengajukan
keringanan pembayaran THR bergerak di bidang kesehatan dan industri pembuatan briket arang.
Keduanya mengajukan keberatan karena sangat terdampak dengan situasi pandemi Covid-19
sehingga tidak bisa menjanjikan pembayaran THR sesuai dengan peraturan pemerintah yakni
satu kali gaji.

"Dua perusahaan ini telah resmi mengisi formulir ketidakmampuan membayar THR secara
penuh," kata Nur Wahyudi, Senin (26/4).

Nantinya, lanjut Nur Wahyudi, dinas akan mengawasi pembayaran THR kepada karyawan dua
perusahaan tersebut, apakah akan dibayarkan 50 persen atau 75 persen. Ia juga meminta agar
pihak perusahaan berdialog dengan pekerja serta memberikan laporan secara transparan
tentang kondisi perusahaannya.
Nur Wahyudi menyebut, dari 24 perusahaan di Kulonprogo, hingga kini baru dua perusahaan
yang mengisi form 2 (ketidakmampuan membayar THR secara penuh). Secara aturan,
perusahaan wajib membayar THR paling lambat seminggu sebelum hari raya. Jika lebih dari itu,
perusahaan dinyatakan tidak memberikan THR sehingga akan ada tindakan dari badan pengawas
perusahaan.

"Bagi perusahaan yang tidak mampu, wajib berdialog kepada buruh secara kekeluargaan dengan
karyawannya. Meski tidak penuh, THR tetap harus dibayarkan sebelum hari raya disertai
pembuktian ketidakmampuannya secara transparan," imbuh Nur.

Terkait dengan kemungkinan THR tidak dibayarkan kepada para pekerja di tahun 2021 ini,
Disnakertrans Kulonprogo juga telah mendirikan posko aduan. Posko ini tersedia secara offline
maupun online.
Sementara itu, Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kulonprogo,
Taufik Riko menyampaikan, pemberian THR merupakan kewajiban pengusaha atau perusahaan
kepada buruh. Meski demikian, diakuinya situasi pandemi Covid- 19 sangat berdampak pada
finansial perusahaan.
"Karenanya, kami berharap agar pengusaha bisa terbuka dengan para pekerja terkait dengan
kondisi keuangan perusahaan. Sehingga harapannya pekerja bisa memaklumi apabila THR belum
bisa dibayarkan secara penuh. Perusahaan harus membuktikan dengan laporan keuangan yang
disampaikan kepada pekerja," kata Taufik.

(Unt)

417