Page 421 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 421
"Bagi perusahaan yang masih terdampak covid-19 dan tidak mampu membayar THR seperti
waktu yang ditentukan H-7, kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan dengan
iktikad baik," kata dia dalam diskusi virtual tentang THR 2021 di Jakarta, Senin (26/4).
Hasil dialog antara pengusaha dan perwakilan pekerja mengenai pembayaran THR harus
dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Kementerian Ketenagakerjaan
memberikan dispensasi kepada perusahaan untuk membayarkan THR paling lambat satu hari
sebelum Hari Raya.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Menurut surat edaran itu, pengusaha wajib
membayarkan THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang
ditentukan di peraturan perundang-undangan," kata Ida.
Ida mengingatkan pengusaha yang terlambat membayar atau tidak membayarkan THR bisa kena
denda dan sanksi, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha. Dia meminta
para kepala daerah menegakkan ketentuan tersebut dan memperhatikan rekomendasi dari
pengawas ketenagakerjaan.
Pemerintah sudah membentuk posko THR 2021 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di
Jakarta dan 34 provinsi untuk melayani keluhan mengenai pembayaran THR. Sampai 23 April
2021, posko THR Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima 194 laporan yang meliputi 119
konsultasi dan 75 pengaduan mengenai masalah pembayaran THR. (ANT/S1)
420
