Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 45
Arief mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan
pemberian THR karyawan tahun 2021 bagi pekerja /buruh, perusahaan wajib membayarkannya
dengan batas waktu H-7 lebaran.
"Disnaker sudah membuka posko pengaduan THR di Jalan Marta negara Nomor 4. Posko THR
ini berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk di Kota, kami bekerja sama
dengan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat," katanya.
"Posko ini bagi masyarakat yang memang tidak punya serikat pekerja atau buruh, mereka bisa
juga menyampaikan aspirasi atau pengaduan ke kami," lanjutnya.
Menurut Arief, Disnaker akan menyebarkan Surat Edaran Wali Kota Bandung kepada para
pengusaha khsusnya terkait pembayaran THR Ia menyampaikan jika ada keterlambatan
pembayaran akan ada denda sebesar 5 persen.
Ketua DPC SBSI1992 Kota Bandung, Hermawan mengatakan, soal pembayaran THR terlalu
banyak regulasi yang muncul tetapi penegakan hukumnya lemah. "Kalau kita lihat kondisi buruh
pekerja, terutama yang tergabung di SBSI, berbicara THR tahun lalu itu masih ada beberapa
perusahaan yang memang masih ada penunggakan," ungkapnya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Bandung,
Suhaiyono, terus mengutarakan aspirasi para buruhnya yang tergabung dengan organisasi
serikat pekerja tersebut. Jelang Hari Raya Keagamaan atau Lebaran Idulfitri 1442 Hijriyah,
Suhaiyono berucap bahwa hak para buruh untuk mendapatkan uang THR maksimal paling telat
7 hari sebelum hari H Idulfitri atau 1 Syawal 1442 H. (B.95/B.105)**
44
