Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Kabar baik buat pekerja informal serta pekerja yang masuk kategori tidak mampu. Pemerintah
menyiapkan skema bantuan iuran bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjanji akan
menerapkan subsidi atau bantuan iuran ini untuk peserta dalam program Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Pemerintah saat ini tengah mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan, sekaligus
kajian soal kriteria pekerja yang tidak mampu untuk masuk dalam program tersebut. "Mengenai
skema iuran masih dikaji dan juga manfaatnya," ujar Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal
Kemnaker saat dihubungi KONTAN, Selasa (27/4).

Menurut Anwar, bantuan iuran tersebut ditargetkan diberikan kepada pekerja bukan penerima
upah (PBPU) yang tergolong kurang mampu. Pemerintah memastikan pekerja mandiri,
wirausaha dengan penghasilan tertentu, serta pedagang informal tak masuk dalam kriteria PBPU
tak mampu ini. "Jumlah pekerja sektor informal itu di atas 55%, itu yang akan kami sasar,"
terang Anwar.

Perlu Kejelasan

Sebelumnya, pemerintah sudah menetapkan bantuan iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN). Pemerintah akan membayar iuran untuk peserta JKN yang masuk dalam kategori tidak
mampu.

Mengacu data peserta JKN pada akhir Maret 2021 yang mencapai 222 juta orang, peserta yang
masuk dalam golongan penerima bantuan iuran mencapai 13,6% atau sekitar 30,6 juta orang.
Data peserta JKN inilah yang bisa jadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mencari potensi
pekerja informal yang bisa menerima program tersebut.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berharap pengelolaan dan
pemberian bantuan iuran BP Jamsostek bisa transparan dan terbuka. "Kalau itu memang benar
ada bantuan iuran untuk pekerja informal dalam program JKM, kami merespon dengan positif,"
ujar Said saat dihubungi KONTAN, Selasa (27/4).

Namun, Said menilai, kemungkinan akan sulit jika memberikan bantuan iuran pekerja informal
kelas bawah ini bila bentuknya iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK). Pasalnya, akan sulit menilai
kriteria risiko kecelakaan kerja bagi semua bidang pekerjaan informal.

"Cuma persoalannya, berapa jumlah pekerja informal yang bisa ditanggung oleh bantuan iuran
pemerintah tadi baik dari pusat APBN, maupun dari APBD. Kalau sampai pekerja informal
menurut BPS sekitar 70 jutaan lebih, darimana anggarannya, berat sekali, rasanya tak mungkin,"
ujar Said.

Oleh karena itu, Said meminta pemerintah menetapkan kriteria yang jelas dalam memberikan
bantuan iuran tersebut. Kemudian, berapa lama bantuan akan diberikan dan jaminan program
apa yang akan diberikan.

"Apakah seperti buruh bangunan. Buruh bangunan selama ini memang sudah mendapatkan hak
yang iurannya dibayarkan oleh kontraktor. Namun jaminan itu hanya untuk untuk program yakni
JKM dan JKK," tutur Said.
Berdasarkan data BP Jamsostek, saat ini jumlah peserta BP Jamsostek yang terdaftar mencapai
48,64 juta pekerja. Dari jumlah itu, sebanyak 10,6 juta di antaranya merupakan pekerja sektor
informal.

46