Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Judul SEKTOR EKONOMI MENANTI THR
Nama Media Solo Post
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg8
Jurnalis Cahyadi Kurniawan
Tanggal 2021-04-28 08:03:00
Ukuran 329x670mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 57.246.000

News Value Rp 171.738.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang diterbitkan Menteri Tenaga Kerja (Menaker),
Ida Fauziyah, memerintahkan agar pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) kepada
pekerja/ buruh sebesar satu bulan upah. THR dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran. Namun,
apabila perusahaan tidak mampu memberikan THR tepat waktu, Menaker memberikan
kelonggaran agar pengusaha berdialog dengan pekerja/buruh. Syaratnya menunjukkan laporan
keuangan secara transparan. Pembayaran THR dilonggarkan hingga H-1 Lebaran.

SEKTOR EKONOMI MENANTI THR

Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang diterbitkan Menteri Tenaga Kerja (Menaker),
Ida Fauziyah, memerintahkan agar pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) kepada
pekerja/ buruh sebesar satu bulan upah. THR dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran.

Namun, apabila perusahaan tidak mampu memberikan THR tepat waktu, Menaker memberikan
kelonggaran agar pengusaha berdialog dengan pekerja/buruh. Syaratnya menunjukkan laporan
keuangan secara transparan. Pembayaran THR dilonggarkan hingga H-1 Lebaran.

"Harapannya ada kepatuhan pengusaha membayar THR ini karena ada banyak insentif dari
pemerintah. THR bisa mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat guna menunjang
pertumbuhan ekonomi," kata Ida Fauziyah dalam talkshow virtual yang digelar Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Senin (26/4/2021).

Ida menjelaskan kebijakan pembayaran THR kali ini berbeda dengan tahun lalu. Sebelumnya
Indonesia masih pada kondisi darurat Covid-19. Sedangkan kali ini berada pada fase pemulihan
Covid-19.

Tahun lalu, berdasarkan hasil rekapitulasi per 4 juni 2020, ada 410 pengaduan pembayaran THR
yang mendapat tindak lanjut. Dari jumlah itu, 307 perusahaan selesai membayarkan THR melalui
pemeriksaan dan pembinaan. Selain itu, ada 103 perusahaan masih dalam pengawasan dinas
dengan nota pemberitaan 1 dan 2. Dari jumlah itu, ada 5 perusahaan yang menerima sanksi
administratif. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Jawa Tengah, Riau, Jawa Barat, dan
DKI Jakarta.

4