Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Adi Mahfudz Wuhadji, mengatakan
substansi pemberian THR adalah untuk memacu produktivitas dan tanggung jawab. Selain itu,
THR juga menjadi wujud rasa syukur pengusaha atas keberlangsungan usahanya pada 11 bulan
sebelumnya.

Namun, pembayaran THR ini harus realistis. Sebab, tidak semua sektor memungkinkan untuk
membayar THR. Sejumlah sektor masih terdampak pandemi cukup dalam, seperti pariwisata,
restoran, dan hotel.

"Jika usaha dinamis, produktif, jauh-jauh hari sudah kami cadangkan. Tapi, tetap harus realistis
terhadap dampak Covid-19. Itu tidak kami pungkiri," kata dia.

Adi menyebutkan manfaat THR bagi perekonomian Indonesia memiliki dua dimensi, yakni untuk
mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Selain itu, THR
secara tidak langsung akan meningkatkan daya beli buruh itu sendiri.

"Namun demikian, ada kontradiksi antara kebijakan pemerintah dengan maksud THR mendorong
konsumsi. Seyogyanya kita harus lebih bijaksana," tutur Adi.

Kebijakan Kontradiktif Ekonom Senior INDEF, Aviliani, mengatakan meski kondisi ekonomi mulai
membaik, namun kondisinya belum normal seperti sebelum pandemi. Sejumlah perusahaan
mulai mendapatkan untung meski belum normal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang semula
ditaksir mencapai 5 persen, mungkin hanya mencapai 4 persen.

THR bisa mendorong konsumsi meski tak banyak. Hal ini lantaran pertumbuhan ekonomi masih
ditopang konsumsi sebesar 58 persen. Sayangnya, harapan THR bisa mendorong konsumsi ini
dihambat kebijakan larangan mudik. Hal ini membuat orang-orang kembali menyimpan uangnya
di bank.

Tak hanya itu, dampak THR tidak begitu signifikan terhadap PDB. Namun, dari segi budaya THR
penting. Sebab, saat ini konsumsi yang dilakukan bukan untuk diri sendiri melainkan dalam
bentuk antaran.

Untuk menggenjot roda perekonomian, Aviliani menyarankan agar pemerintah segera
mempercepat belanja dibandingkan infrastruktur. Belanja ini misalnya berupa bantuan langsung
tunai, bantuan untuk korban PHK, dan lainnya.

"Insentif seharusnya lebih banyak pada tempat-tempat umum di mana masyarakat bisa
mengeluarkan dana. Contohnya mal dan tempat wisata. Tapi, sekarang yang lemah ini protokol
kesehatannya sehingga bisa meningkatkan lagi kasus Covid," ujar dia.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pada waktu yang tepat. Contohnya
kebijakan mempermudah kredit bank oleh pemerintah pada 2020. Pada saat yang sama, orang
belum membutuhkan kredit karena kondisi darurat pandemi.

Pemerintah juga perlu memperkuat pada aspek permintaan. Dengan munculnya permintaan,
penawaran akan mengikuti.

"Belanja pemerintah dipercepat. Akan ada multiplier effect. Tahun lalu, dari Rp600 triliun lebih
hanya terserap Rp579 triliun. Selain itu, misal belanja barang, belanjanya di domestik bukan
impor," kata dia.

5