Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 9
Judul Disnaker Bandung Ingatkan Telat Beri THR Denda 5 Persen
Nama Media merahputih.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://merahputih.com/post/read/disnaker-bandung-ingatkan-telat-
beri-thr-denda-5-persen
Jurnalis Alwan Ridha Ramdani
Tanggal 2021-04-28 07:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Masyarakat atau pekerja di Bandung yang tidak punya serikat pekerja atau buruh, bisa
mengadukan masalah Tunjangan Hari Raya ke Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).
Posko ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung dan siap memberikan pelayanan
informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pembayaran THR tahun 2021.
DISNAKER BANDUNG INGATKAN TELAT BERI THR DENDA 5 PERSEN
- Masyarakat atau pekerja di Bandung yang tidak punya serikat pekerja atau buruh, bisa
mengadukan masalah Tunjangan Hari Raya ke Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).
Posko ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung dan siap memberikan pelayanan
informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pembayaran THR tahun 2021.
Kepala Disnaker Kota Bandung Arief Syaifudin mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian THR karyawan tahun 2021 bagi
pekerja/buruh, perusahaan wajib membayarkannya dengan batas waktu H-7 lebaran.
"Disnaker sudah membuka posko pengaduan THR di Jalan Martanegara nomor 4. Posko THR ini
berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk di Kota, kami bekerja sama dengan
UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat," kata Arief Syaifudin di Bandung,
Selasa (27/4).
Pembayaran THR didasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker
nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi para pekerja. Karyawan atau buruh yang
berhak memperoleh THR Keagamaan, yakni pekerja atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa
kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.
Pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pekerja atau buruh yang dipindahkan ke
8
