Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 69
Kesepakatan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar
sampai sebelum hari raya keagamaan 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan dan dibuktikan
dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
Selain itu, ia meminta gubernur dan bupati/wali kota menegakan hukum sesuai kewenangannya
terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan 2021. Penegakan hukum sebagaimana
dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas
ketenagakerjaan.
"Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021
dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.
Lebih lanjut ia menyatakan, dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak
mampu membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong
pengusaha maupun pekerja melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan pembayaran THR
Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi
perusahaan.
"Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan
pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan
melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai
dengan rekomendasi kepada Gubernur/Walikota/Bupati setempat untuk pengenaan sanksi
administratif," terangnya.
Adapun Posko pengaduan THR Tahun 2021 dapat dimanfaatkan oleh para pekerja/buruh serta
pengusaha melalui www.kemnaker.go.id atau call center 1500 630.
(ysf/int).
68
