Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 68
Ringkasan
Menaker Ida Fauziyah kembali mengingatkan kalangan pengusaha untuk segera membayarkan
Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja/buruh paling lambat H-7 Idul Fitri 1442H. THR 2021
juga harus dibayarkan penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
THR TAK DIBAYAR BOS? BEGINI CARA MELAPORKANNYA
RADARBANDUNG.id - Menaker Ida Fauziyah kembali mengingatkan kalangan pengusaha untuk
segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja/buruh paling lambat H-7 Idul
Fitri 1442H. THR 2021 juga harus dibayarkan penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Menaker Ida mengatakan, pemerintah menggalakan pembentukan Posko THR dan dilibatkannya
Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan
Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau Posko THR.
"Dilibatkannya SP/SB dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional
bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana
dengan baik," ujarnya.
Kepada para pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1 Lebaran, akan ada
sanksi 5 persen dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja.
"Sedangkan bagi pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga
pembatasan aktivitas usaha, " katanya Menaker dalam siaran persnya, kemarin.
"Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan dan waktu yang
ditentukan, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan/pengusaha terdampak
pandemi COVID-19. Yakni penundaan pembayaran THR paling lambat H-1 Lebaran, sepanjang
pengusaha itu melakukan dialog dengan para pekerja dan menyampaikan laporan
keuangannya," sambungnya.
Menaker Ida menjelaskan, hasil kesepakatan antara perusahaan dan pekerja harus dibuat secara
tertulis dan harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan.
"(Kesepakatan tertulis-red) Ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai besaran
dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Posko THR Keagamaan 2021 sendiri hingga kemarin sudah ada di 34 Provinsi seluruh Indonesia
dan dibuka sejak 20 April hingga 20 Mei 2021. "Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR-
nya," kata Menaker Ida Fauziyah.
Ia katakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di Pusat, tetapi juga Provinsi dan
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.
Ia meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi perusahaan
yang masih terdampak COVID-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan
2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara
kekeluargaan.
67
