Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 67
Judul THR Tak Dibayar Bos? Begini Cara Melaporkannya
Nama Media radarbandung.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.radarbandung.id/2021/04/27/thr-tak-dibayar-bos-ini-cara-
laporkan-pengaduan-ke-posko-thr-kemenaker/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-27 23:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dilibatkannya SP/SB dan Pengusaha yang
tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR
tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana dengan baik
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sedangkan bagi pengusaha yang tidak
membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga pembatasan aktivitas usaha
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pengusaha yang tidak mampu
membayar THR sesuai ketentuan dan waktu yang ditentukan, pemerintah memberikan
kelonggaran bagi perusahaan/pengusaha terdampak pandemi COVID-19. Yakni penundaan
pembayaran THR paling lambat H-1 Lebaran, sepanjang pengusaha itu melakukan dialog dengan
para pekerja dan menyampaikan laporan keuangannya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) (Kesepakatan tertulis-red) Ini tidak
menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai besaran dalam peraturan perundang-
undangan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko
THR-nya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Langkah lain yang kami minta yaitu
melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021 dan tindak lanjut yang telah
dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan
peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan
pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
Gubernur/Walikota/Bupati setempat untuk pengenaan sanksi administratif
66
