Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021

tanpa meninggalkan kearifan local dan ditujukan untuk pengembangan inovasi, dimulai dari ide
dan innovator dari individu.
Presiden RI Joko Widodo menuturkan, Pandemi Covid-19 harus menjadi pelecut untuk mengejar
ketertinggalan di Indonesia dalam segala sector, salah satunya dengan membuka lapangan
pekerjaan.

Hal tersebut, kata lokowi membuat UU Cipta Kerja diciptakan. Dengan harapan untuk
mempercepat industrialisasi di dalam negeri seria memperkuat sector strategis terutama pangan
kesehatan dana energi.

Mantan Walikota Surakarta tersebut menjelaskan, setiap perubahan besar seringkali
menimbulkan kekhawatiran serta salah pengertian. Apalagi kata lokowi tidak terkomunikasikan
dengan baik dalam waktu yang memadai, sehingga sosialisasi perlu dilakukan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki
mengatakan UU Cipta Kerja bakal mampu memperkuat posisi koperasi UMKM dalam rantai
pasok.

Menurut Teten, UU Cipta Kerja juga memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan
dengan usaha besar, meningkatkan kompetensi dan level usaha UMKM, dengan memberikan
fasilitasi kepada para UMKM untuk masuk dalam rantai pasok indijstry.

Lanjutnya, masih ada poin-poin penting dalam UU Cipta Kerja yang mempermudah
pengembangan K-UMKM di Indonesia.

Pastinya, UU Cipta Kerja menjawab masalah utama bagi Koperasi dan UMKM selama ini, meliputi
akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan, sampai
dengan akses pasar.
UU Cipta Kerja dinilai akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja
dan tumbuhnya rasio kewirausahaan (start-up lokal) dengan kemudahan perizinan usaha serta
penyelenggaraan inkubasi bisnis.

Bahkan, UU Cipta Kerja juga mendukung percepatan digitalisasi UMKM dengan memberikan
kemudahan melalui pelatihan dan pendampingan pemanfaatan system/aplikasi pada setiap lini
bisnis proses UMKM dan inkubasi bisnis, untuk menciptakan UMKM berbasis inovasi dan
teknologi.
Melalui UU Cipta Kerja, pelaku usaha mikro dan kecil akan mendapatkan sertifikasi halal gratis
dari pemerintah.

Menurut Teten, selama ini, sertifikasi halal menjadi beban bagi UMKM, karena dinilai sulit dari
mahal dalam hal pengurusan. Hal tersebut berdampak pada sektor usaha mikro yang jarang
memiliki sertifikasi halal.

Padahal menurut Teten, label halal ini sangat penting untuk memberikan nilai tambah dan daya
saing UMKM.

Khusus untuk UMKM di sector kesehatan dan keamanan, selain sertifikat halal, diperlukan juga
standar nasional Indonesia (SNl).
Dia juga mengatakan, bahwa 97 persen penyerapan tenaga kerja di Indonesia dilakukan oleh
sektor UMKM. Untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing yang kuat

3