Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021
P. 44

"Artinya,  produktivitas  terhambat.  Itu  memengaruhi  investasi  baru  yang  cenderung  lebih
              rendah,"  kata  Andry  Satrio  Nugroho  yang  merupakan  kepala  Center  of  Industry,  Trade  and
              Investment pada Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Minggu (7/2).

              Investasi  melalui  pembentukan  modal  tetap  bruto  (PMTB)  pun  minus  4,95  persen.  Padahal,
              investasi  merupakan  komponen  terbesar  kedua  penyumbang  produk  domestik  bruto  (PDB)
              Indonesia.

              Andry  menilai  industri-industri  potensial  belum  tergarap  secara  optimal.  Dia  menambahkan,
              kebijakan pemerintah yang tidak tepat justru akan merugikan industri.

              Misalnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang menerapkan
              25 persen work from office di semua sektor. "Jika ini dilakukan di industri manufaktur, sama saja
              menutup  operasinya.  Karena  akan  menghambat  lini  produksinya.  Kalau  50  persen,  mungkin
              masih bisa jalan," ungkapnya.

              Menurut Head Center Macroeconomics and Finance Indef Rizal Taufikurahman, pemerintah perlu
              memperkuat sektor keuangan melalui percepatan realisasi program PEN (pemulihan ekonomi
              nasional). Terutama insentif UMKM dan penanganan pandemi. Selain itu, meninjau kembali suku
              bunga acuan Bank Indonesia (BI) 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI-7DRR) serta suku bunga kredit
              konsumsinya karena belum optimal.
              Terpisah, pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar meminta pemerintah tetap memberikan
              bantuan  subsidi  upah  (BSU)  tahun  ini.  Sebab,  daya  beli  pekerja  masih  rendah.  "Banyak
              perusahaan yang kondisinya belum membaik. BSU masih sangat dibutuhkan pekerja," ujarnya.

              Namun, dia menyarankan data penerima BSU diaudit lagi. Mereka yang dirumahkan tanpa upah
              atau dipotong upahnya perlu  mendapatkan BSU. Menurut dia, Kementerian Ketenagakerjaan
              seharusnya memiliki data tersebut.










































                                                           43
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49