Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021
P. 52

Judul               RPP JKP, Karyawan Resign Tak Dapat Jaminan Kehilangan Kerja
                Nama Media          nkriku.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nkriku.com/rpp-jkp-karyawan-resign-tak-dapat-jaminan-
                                    kehilangan-kerja/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-02-08 14:06:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Pasal 19 (3) RPP JKP (NA) Manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa
              iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam)
              bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
              atau pengakhiran hubungan kerja



              Ringkasan

              Karyawan  yang  mengundurkan  diri  dari  perusahaan  (resign)  terancam  tidak  bisa  menikmati
              manfaat  dari  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP).  Ancaman  itu  tertuang  dalam  Rancangan
              Peraturan Pemerintah (RPP) tentang JKP yang merupakan turunan dari Undang-undang Cipta
              Kerja. Dalam Pasal 20 (1) RPP JKP, pemerintah menyatakan manfaat JKP bagi pekerja yang
              mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikecualikan untuk alasan Pemutusan Hubungan
              Kerja karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia.



              RPP JKP, KARYAWAN RESIGN TAK DAPAT JAMINAN KEHILANGAN KERJA

              Karyawan  yang  mengundurkan  diri  dari  perusahaan  (resign)  terancam  tidak  bisa  menikmati
              manfaat  dari  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP).  Ancaman  itu  tertuang  dalam  Rancangan
              Peraturan Pemerintah (RPP) tentang JKP yang merupakan turunan dari Undang-undang Cipta
              Kerja.

              Dalam Pasal 20 (1) RPP JKP, pemerintah menyatakan manfaat JKP bagi pekerja yang mengalami
              Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikecualikan untuk alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena
              mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia.

              Sementara, manfaat JKP bagi pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja
              waktu  tertentu  (PKWT)  diberikan  apabila  PHK  dilakukan  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu
              perjanjian kerja waktu tertentu.



                                                           51
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57