Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 FEBRUARI 2021
P. 53
Sesuai pasal 18 RPP JKP, manfaat JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan
pelatihan kerja. Manfaat diberikan kepada peserta yang mengalami PHK baik untuk hubungan
kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun PKWT.
Penerima manfaat JKP juga harus bersedia untuk bekerja kembali.
"Manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24
bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut pada BPJS
Ketenagakerjaan sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan
kerja," tulis Pasal 19 (3) RPP JKP, dikutip Senin (8/1).
Jika dirinci, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan, maksimal selama 6 bulan. Ketentuannya,
45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya.
Selanjutnya, manfaat akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk layanan informasi
pasar kerja; dan/atau bimbingan jabatan. Layanan diberikan oleh pengantar kerja dan/atau
petugas antarkerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
Sementara manfaat pelatihan kerja bakal diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi.
Pelatihan itu dapat dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dengan sistem
informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
Pelatihan kerja nantinya bisa diselenggarakan secara daring dan/atau luring. Pelatihan tersebut
dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.
Berdasarkan Pasal 35 RPP JKP, hak atas manfaat diajukan paling banyak 3 kali selama masa usia
kerja. Manfaat JKP pertama, diajukan peserta paling cepat setelah terpenuhinya masa iur dan
kepesertaan. Lalu, manfaat JKP kedua, diajukan paling sedikit setelah terpenuhinya masa iur
selama 5 tahun sejak memperoleh manfaat JKP pertama.
Berikutnya, manfaat JKP ketiga, diajukan oleh peserta paling sedikit 5 tahun setelah
terpenuhinya masa iur selama 5 tahun sejak memperoleh manfaat JKP kedua.
Untuk mendapatkan berbagai manfaat tersebut peserta harus terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Besaran iuran program adalah 0,46 persen dari upah sebulan pekerja yang
terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Besaran upah maksimal yang menjadi dasar
perhitungan iuran adalah Rp5 juta per bulan.
Pemerintah pusat bakal menanggung iuran sebesar 0,22 persen dari upah pekerja dan sisanya
berasal dari rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Sebagai informasi, RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan dapat diunduh melalui laman
resmihttps://uu-ciptakerja.go.id/. Pemerintah mempersilakan masyarakat untuk mengunduh
dan memberikan masukan.
(sfr/agt).
52
