Page 108 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 108
Judul Perlu Penyederhanaan Aturan untuk Tingkatkan Penyaluran Insentif
Perumahan Pekerja
Nama Media bisnis.com
Newstrend Manfaat Program JHT dan JKP
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211103/12/1461813/perlu-
penyederhanaan-aturan-untuk-tingkatkan-penyaluran-insentif-
perumahan-pekerja
Jurnalis Nyoman Ary Wahyudi
Tanggal 2021-11-03 20:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Jangan disamakan
seperti pinjaman rumah normal, kalau yang biasa kan harus ada collateral -nya sebagai
penjamin. Kalau pekerja lewat program ini penjamin sebenarnya adalah BPJS Ketenagakerjaan
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ada pekerja-pekerja
yang mau akses, karena mereka punya pinjaman yang macet satu hingga dua bulan ini harus
dikasih kesempatan supaya mereka punya akses perumahan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sejak 2017, MLT ini sudah ada
tetapi kenapa kok kurang banyak yang menggunakannya. Kami mengevaluasi diri, ternyata
pemerintah kurang menyosialisasikan kepada pekerja, selain itu daya tarik MLT juga kurang
karena bunga terlalu tinggi. Jadi apa bedanya dengan KPR biasa
Ringkasan
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai aturan anyar terkait dengan manfaat
layanan tambahan (MLT) pembiayaan perumahan bagi pekerja masih ditandai dengan sejumlah
aturan yang rumit. Konsekuensinya, akses pekerja untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan
perumahan menjadi semakin sempit.
PERLU PENYEDERHANAAN ATURAN UNTUK TINGKATKAN PENYALURAN INSENTIF
PERUMAHAN PEKERJA
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai aturan anyar terkait dengan manfaat
layanan tambahan (MLT) pembiayaan perumahan bagi pekerja masih ditandai dengan sejumlah
aturan yang rumit.
107
