Page 109 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 109
Konsekuensinya, akses pekerja untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan perumahan menjadi
semakin sempit.
Timboel berpendapat, sejumlah aturan administratif yang membatasi akses pembiayaan
perumahan mesti disederhanakan. Alasannya, skema pinjaman lewat program jaminan hari tua
atau JHT berbeda dengan pinjaman biasanya.
"Jangan disamakan seperti pinjaman rumah normal, kalau yang biasa kan harus ada collateral -
nya sebagai penjamin. Kalau pekerja lewat program ini penjamin sebenarnya adalah BPJS
Ketenagakerjaan," kata Timboel melalui sambungan telepon, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Dia mencontohkan, BPJS Ketenagakerjaan dan bank penyalur mesti memberi relaksasi pekerja
yang mengajukan pinjaman kendati tengah mengalami kredit macet dengan waktu yang relatif
pendek. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan realisasi penyaluran MLT ke pekerja yang
belum memiliki rumah.
"Ada pekerja-pekerja yang mau akses, karena mereka punya pinjaman yang macet satu hingga
dua bulan ini harus dikasih kesempatan supaya mereka punya akses perumahan," kata dia.
Berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan, realisasi penyaluran MLT mencapai Rp655,49 miliar
dari 2017 hingga 2021. Perinciannya, penyaluran untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar
Rp646,51 miliar, dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) sebesar Rp8,97 miliar.
Adapun, realisasi pembangunan rumah bagi pekerja itu selama lima tahun terakhir mencapai
2.384 unit. Sementara itu, tercatat 191 pinjaman diajukan untuk merenovasi rumah. Laporan
BPJS Ketenagakerjaan juga menyebut, realisasi dana investasi yang dikelola menyentuh angka
Rp514,74 triliun sampai dengan Agustus 2021.
Sampai dengan akhir tahun ini, badan pengelola iuran pekerja itu menargetkan dana investasi
dapat mencapai Rp542,41 triliun, atau tumbuh 11,36 persen dari posisi sepanjang 2020 yang
sebesar Rp487,06 triliun.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan sejumlah kemudahan
baru bagi pekerja untuk memiliki rumah lewat fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai
dari dana investasi program jaminan hari tua atau JHT.
Kemudahan baru fasilitas pembiayaan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 17/2021 yang baru diundangkan pada 29 September 2021.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK)
Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, kementeriannya mengevaluasi kembali sejumlah
fasilitas pembiayaan yang ada pada manfaat layanan tambahan (MLT) program JHT.
Alasannya, realisasi penyaluran MLT perumahan bagi pekerja atau buruh mengalami penurunan
yang drastis selama 3 tahun terakhir.
"Sejak 2017, MLT ini sudah ada tetapi kenapa kok kurang banyak yang menggunakannya. Kami
mengevaluasi diri, ternyata pemerintah kurang menyosialisasikan kepada pekerja, selain itu daya
tarik MLT juga kurang karena bunga terlalu tinggi. Jadi apa bedanya dengan KPR biasa," kata
Putri saat mengadakan konferensi pers, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Lewat evaluasi yang termaktub dalam Permenaker itu, Putri mengatakan, kementeriannya
memberikan keringanan bunga pinjaman yang relatif dapat bersaing dengan program KPR dari
swasta. Selain itu, pekerja yang sudah menggunakan program KPR dapat pindah ke MLT untuk
melanjutkan pembiayaan rumah mereka.
108
