Page 111 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 111
Sebelum itu, KSPI akan menyampaikan tuntutannya terlebih dahulu lewat aksi demonstrasi pada
10 November 2021. Aksi serentak di 150 kota/kabupaten di 26 provinsi itu, kata Said, akan diikuti
10 ribu buruh. "Aksi akan dipusatkan di kantor gubernur, bupati/walikota, dan kantor DPRD
wilayah masing-masing," ujarnya.
Said menyebut, tuntutan dalam aksi 10 November masih sama dengan tuntutan pada aksi 26
Oktober lalu. Pertama, naikkan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 sebesar
7-10 persen.
Kedua, berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021 dan 2022. Ketiga,
batalkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Keempat, tetap
berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa diikat UU Nomor 11 tahun 2020.
Said menyebut, perhitungan kenaikan upah 7-10 persen itu menggunakan formula dalam
Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan UU Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
Untuk diketahui, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Said menolak
keras penggunaan UU Cipta Kerja karena peraturan tersebut sedang digugat dan sedang
disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut, upah minimum akan ditetapkan pada
akhir November. Dalam proses penerapannya, Kemnaker menggunakan PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kini, Kemnaker
masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi
daerah, dan kelayakan hidup.
110
