Page 271 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 271

hanya  kebohongan  belaka,"  ujarnya.  Bahkan,  dia  secara  pribadinya  meminta  lebih  daripada
              tuntunannya bersama buruh Banten.
              "Akibat  dari  apa?  Kebutuhan  semakin  tinggi,  harga-harga.  Maka  dari  itu,  saya  menuntut  30
              persen kalau bisa, bukan 13,5 atau 8,9 persen," ucapnya. Diketahui, Surat Keputusan Gubernur
              Banten  Nomor  561/Kep.272-Huk/2020  tentang  Penetapan  UMK  di  Provinsi  Banten  2021
              menunjukkan, UMP sebesar Rp 2,4 juta. Sementara, UMK di delapan kabupaten/kota se-Banten
              berkisar antara Rp 2,75 juta hingga Rp 4,32 juta.

              Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al
              Hamidi  mengajak  para  buruh  untuk  tetap  menjaga  kondusivitas  iklim  investasi,  menjelang
              pembahasan  dan  penetapan  UMK  serta  UMP  2022.  "Kami  sedang  menunggu  surat  dari
              Kementerian Tenaga Kerja terkait penetapan besaran UMK dan UMP 2022.

              Kami berharap, teman-teman buruh tetap menjaga situasi dan iklim investasi di Banten tetap
              kondusif,"  tuturnya,  kemarin.  Ia  mengatakan,  hingga  saat  ini  tahapan  pembahasan  UMK  di
              delapan kabupaten/kota dan UMP Banten belum dimulai. Pihaknya masih menunggu surat dari
              Kementerian Tenaga Kerja mengenai besaran UMK dan UMP yang akan ditetapkan.

              "Naik  atau  tidaknya  kami  belum  tahu,  karena  masih  menunggu  surat  dari  kementerian.
              Penentuannya kan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
              dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan,"  katanya.
              Kemungkinan ada perbedaan dengan 2021 mengenai mekanisme dalam penetapan besaran UMK
              dan UMP 2022.

              Hal ini karena mengacu pada UU Ciptaker dan PP Noor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
              sehingga hingga saat ini tahapan pembahasan UMK dan UMP tersebut di daerah belum dimulai,
              karena masih menunggu keputusan dari Kemenakertrans dan Kemendagri. Namun demikian,
              apapun keputusan yang disampaikan pemerintah nanti terkait dengan UMK, dia meminta para
              buruh di Banten tetap menjaga situasi, agar tidak mengganggu iklim investasi di Banten, apalagi
              di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
              (Azzam/H-42)***




































                                                           270
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276