Page 270 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 270

kementerian.  Penentuannya  kan  berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  11  Tahun  2020
              tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan


              Ringkasan

              Ribuan  buruh  Banten  kembali  berunjuk  rasa  di  Kawasan  Pusat  Pemerintah  Provinsi  Banten
              (KP3B),  Curug,  Kota  Serang,  Selasa  (2/11/2021).  Mereka  meminta  kenaikan  upah  minimum
              provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) hingga diberlakukannya kembali upah
              minimun sektoral.



              UPAH BURUH DINILAI TIDAK MANUSIAWI

              Ribuan  buruh  Banten  kembali  berunjuk  rasa  di  Kawasan  Pusat  Pemerintah  Provinsi  Banten
              (KP3B),  Curug,  Kota  Serang,  Selasa  (2/11/2021).  Mereka  meminta  kenaikan  upah  minimum
              provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) hingga diberlakukannya kembali upah
              minimun sektoral.

              Upah buruh Banten saat ini dianggap tidak manusiawi Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu
              (AB3) Dedi Sudarajat menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kurang perhatian kepada
              kaum buruh.

              "Investor  pasti  datang,  tol  dibangun.  Tapi,  upah  sangat  tidak  manusiawi.  Ingin  diapresiasi
              (Pemprov Banten), tapi pergerakan buruh dianggap menghambat laju investasi yang ada di sini,"
              katanya.

              Ini adalah aksi kedua buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3), setelah
              sebelumnya 'menggeruduk' KP3B pekan lalu. Ia mengatakan, pihaknya meminta UMP 2022 naik
              sebesar 8,95 persen dan UMK naik 13,5 persen.
              "Selain itu, upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK) untuk 2021 dan 2022 juga kami
              minta untuk diberlakukan," ujarnya saat menyampaikan aspirasinya. Menurut dia, kenaikan UMP
              Banten berdasarkan pertumbuhan ekonomi Banten dari tahun ke tahun (year on year) semakin
              meningkat.
              Oleh karena itu, kenaikan UMK sebesar 13,5% berdasarkan survei pasar kebutuhan hidup layak
              (KHL), menurut dia, dianggap layak didapatkan oleh buruh Banten. "Kami semua dari Aliansi
              Buruh Banten Bersatu ingin melakukan tuntutan kenaikan upah tahun 2022," ucapnya yang juga
              Ketua  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)  Banten ini.  Ia  mengklaim,  aksi
              tersebut diikuti 4.000 buruh.

              Mereka berkonvoi menggunakan mobil komando dan sepeda motor dari daerah masing-masing
              dan berkumpul di KP3B. "Kurang lebih ada 4.000 buruh yang berangkat dari Kota Tangerang,
              lalu kita gabungan di Kabupaten Tangerang, Serang, dan Cilegon berangkat ke Kantor Gubernur
              Banten," tuturnya. Ia memastikan aksi buruh Banten menuntut kenaikan UMK 2022 tersebut
              berlangsung damai.

              "Kami  ini  aksi  damai,  aksi  simpatik,  makanya  kami  tidak  menutup  jalan,  tidak  membuat
              kemacetan,"  katanya.  Ia  menjelaskan,  Serikat  Pekerja  Nasional  (SPN)  juga  ikut  serta  dalam
              mengawal tuntutan UMP yang cukup bagi buruh Banten. "Covid-19 bukan alasan, Banten Selatan
              masih  dipinggirkan,  seperti  Lebak  yang  selalu  diberikan  iming-iming  dari  pak  gubernur,  tapi




                                                           269
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275