Page 268 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 268

ALIANSI BURUH GELAR UNRAS TUNTUT KENAIKAN UPAH DI KAWASAN PEMPROV
              BANTEN
              Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menggelar aksi unjuk
              rasa  di  depan  pintu  gerbang  Kawasan  Pusat  Pemerintahan  Provinsi  Banten  (KP3B),  Selasa
              (2/11/2021).

              Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh buruh Banten untuk menuntut kenaikan upah yang layak
              di tahun 2022. Salah satu meminta kenaikan UMP sebesar 8,95 persen dan UMK 13,5 persen
              serta UMSK tahun 2021 dan 2022 wajib berlaku.

              Presidium AB3 Dedi Sudarajat mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh se-Provinsi
              Banten ini juga dilakukan untuk menuntut adanya kenaikan Upah Minimun Kabupaten atau Kota
              (UMK) dan memberlakukan kembali Upah Minimum Sektoral (UMSK).

              “Kedatangan kami ini untuk menuntut kenaikan upah pada 2022 mendatang,” ujar Dedi saat
              dimintai keterangan, dikutip dari Kompas.com.

              BACA JUGA: Lewat Aplikasi ‘Bela Pengadaan’ UMKM Bisa Ikut Pengadaan Pemkot Tangerang
              Dedi  menyampaikan  terdapat  beberapa buah  tuntunan  yang  akan  disampaikan  ke  Gubernur
              Banten.  Pertama,  kenaikan  UMP  Provinsi  Banten  sampai  dengan  8,95  persen  pada  2021
              mendatang. Kedua, kenaikan UMK se-Provinsi Banten sebesar 13,5 persen.

              “UMSK tahun 2021 dan tahun 2022 wajib diberlakukan se-provinsi Banten,” ungkapnya.
              Disampaikan Dedi, permintaan kedua yakni adanya kenaikan UMK se-Provinsi Banten tahun 2022
              sebesar 13,5 persen.

              “Besaran  kenaikan  UMK  itu  sesuai  dengan  hasil  survei  kebutuhan  hidup  layak  yang  sudah
              dilakukan oleh kita (buruh),” ujar Dedi.

              Kemudian, buruh juga meminta UMSK yang sudah dihapus oleh pemerintah agar diberlakukan
              kembali pada tahun depan.

              “Upah sektoral yang dulu sudah disepakati dan sudah direkomendasikan Bupati dan Wali Kota
              itu bisa diberlakukan tahun 2022,” jelas Dedi.

              Untuk  itu,  dia  bersama  ribuan  perwakilan  serikat  buruh  lainnya  meminta  untuk  bertemu
              Gubernur  Banten  Wahidin  Halim.  Mereka  pun  melakukan  aksi  unjuk  rasa  di  depan  kantor
              Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang.

              Namun, perwakilan buruh saat itu hanya dapat bertemu dengan Asisten Daerah (Asda) II M
              Yusuf dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten (Kadisnakertrans) Al Hamidi.

              “Pak Gubernur tadi katanya tidak ada sehingga perwakilan kami bertemu dengan perwakilan
              Pemprov Banten Asda II sama Pak Kadisnakertrans,” kata Dedi.

              (red)












                                                           267
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273