Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 28
Permenaker ini juga mengatura Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), mulai dari
permasalahan izin usaha hingga pembinaan dan pengawasan.
"Perlindungan PRT tak akan terwujud tanpa sinergi semua pihak. Perlindungan PRT tidak hanya
tanggung jawab pemerintah, juga tugas kita semua termasuk lingkungan di mana PRT tersebut
bekerja," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menjadi keynote speech webinar
"Gerakan Ibu Bangsa Perlindungan Pekerja Rumah Tangga" dan Launching Jamsostek untuk
PRT yang digagas oleh Kowani, Rabu (3/11/2021).
Rentan
Menurut Ida, pekerjaan rumah tangga merupakan salah satu dari jenis pekerjaan sektor informal
di Indonesia. Kelemahan utama sektor informal yaitu masih lemahnya pelindungan dalam
berbagai aspek.
"PRT yang wilayah kerjanya domestik dan swasta termasuk rentan terhadap diskriminasi seperti
pelecehan profesi, eksploitasi, kekerasan baik secara ekonomi, fisik maupun psikologi dalam
bentuk intimidasi," ucap Ida, seperti dikutip kontributor "PR" Satrio Widianto.
Ia mengungkapkan, karena sulitnya pengawasan, banyak PRT yang terlibat kasus hukum dalam
hal ketenagakerjaan ataupun pidana dan berada pada posisi yang lemah.
Data dari International Labour Organization (ILO) tahun 2015 menunjukkan jumlah PRT di
Indonesia diperkirakan 4,2 juta orang. ILO memperkirakan jumlah PRT di seluruh dunia ada
sekitar 67,1 juta orang. Dari jumlah ini, 11,5 juta atau 17,2% di antaranya merupakan PRT
migran.
Ida sangat mengapresiasi Kowani yang konsisten memperjuangkan pelindungan dan
peningkatan kesejahteraan bagi PRr yang mayoritas perempuan. "Ini sangat positif karena data
menunjukkan jumlah PRT yang sudah ter-couer jaminan sosial masih sangat minim,"
ucapnya.***
27
