Page 290 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 290
mengenai polemik tersebut. Dia menilai memang hampir setiap tahun dalam penetapan upah
minimum selalu menimbulkan polemik.
KENAIKAN UPAH MINIMUM DINILAI BIKIN LAPANGAN KERJA MENYUSUT
JAKARTA, : Polemik mengenai upah minimum selalu muncul saat mendekati batas waktu
pengumuman besaran upah minimum tersebut. Itulah yang terjadi belakangan ini jelang
pengumuman besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 yang dilakukan paling lambat
30 November 2021.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani ikut bicara
mengenai polemik tersebut. Dia menilai memang hampir setiap tahun dalam penetapan upah
minimum selalu menimbulkan polemik.
"Kami menyadari setiap tahun masalah pengupahan ada saja tarik menarik ketidakpuasan dan
sebagainya," katanya dalam konferensi pers, Selasa (2/11/2021).
Terkait apakah polemik pengupahan ini memengaruhi investasi di Indonesia, Hariyadi menyebut,
ada pergeseran dari jenis realisasi investasi. Dari tadinya Indonesia lebih banyak investasi padat
karya yang menyerap banyak lapangan pekerjaan menjadi hanya pada modal.
"Dapat kami sampaikan, kalau kita melihat tahun-tahun sebelumnya di 2010 pada saat investasi
PMA dan PMDN itu adalah kira-kira Rp 203-204 triliun, rasio per Rp 1 triliun bisa menyerap 5.014
tenaga kerja. Di 2019 pada saat kita mencapai sekitar Rp 806 triliun, penyerapannya tinggal
1.220 kurang lebih," terangnya.
"Apa artinya, ya ini data loh ya, saya nggak ngarang, artinya yang masuk lebih banyak padat
modal. Padat karyanya hilang, itu yang sudah terjadi. Jadi memang ada korelasi bahwa UMP-
nya naik maka padat karya yang harusnya jadi bantalan penyerapan tenaga kerja malah
menyusut, yang masih bertahan adalah yang padat modal," tambahnya.
Hariyadi menambahkan, pihaknya sejak 2004 atau 1 tahun setelah UU nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan disahkan sudah sering mengajukan formula penghitungan upah
minimum. Sebab menurutnya aturan itu keluar dia yakin akan berpengaruh kepada realisasi
investasi.
"Kami melihat bahwa aturan mengenai masalah pengupahan di UU 13 itu pasti akan membuat
penyusutan di penyerapan tenaga kerja," tuturnya.
Meski begitu, dia menilai penetapan upah minimum saat ini yang diatur dalam Undang-undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya di Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sudah tepat.
"Kalau ditanya batas wajarnya berapa menurut pandangan kami formula yang ada sekarang ini
adalah parameter yang wajar. Jadi kita mengacu dari formula yang ada, karena di formulasi itu
sudah jelas ada perhitungan atau formulasi rata-rata konsumsi masyarakat. Nah itukan sesuatu
yang realistis. Kedua ada parameter tentang pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Kalau juga ada
parameter tentang tingkat pengangguran terbuka," pungkasnya.
kbc 10.
289
