Page 285 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 285

Judul               Ketum Kongres Wanita Indonesia desak DPR segera sahkan RUU PPRT
                Nama Media          antaranews.com
                Newstrend           Perlindungan PRT
                Halaman/URL         https://www.antaranews.com/berita/2498913/ketum-kongres-wanita-
                                    indonesia-desak-dpr-segera-sahkan-ruu-pprt
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-11-03 11:29:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen Binapenta
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Ketum KOWANI) Giwo Rubianto Wiyogo mendesak DPR
              untuk  segera  menuntaskan  pembahasan  dan  menyetujui  untuk  mengesahkan  Rancangan
              Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).



              KETUM KONGRES WANITA INDONESIA DESAK DPR SEGERA SAHKAN RUU PPRT

              Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Ketum KOWANI) Giwo Rubianto Wiyogo mendesak DPR
              untuk  segera  menuntaskan  pembahasan  dan  menyetujui  untuk  mengesahkan  Rancangan
              Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

              "Walaupun Baleg (Badan Legislasi, red.) DPR RI sudah memutuskan RUU PPRT untuk ditetapkan
              sebagai RUU inisiatif DPR, namun hingga Oktober 2021 masih belum diagendakan," kata Giwo
              ketika  memberi  sambutan  dalam  seminar  nasional  bertajuk  "Gerakan  Ibu  Bangsa  untuk
              Perlindungan Pekerja Rumah Tangga" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Kongres
              Wanita Indonesia, dan dipantau dari Jakarta, Rabu.

              Berdasarkan  penjelasan  Giwo,  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  tidak  mengakomodasi
              perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga karena wilayah kerja yang bersifat domestik
              dan  pribadi.  Wilayah  kerja  tersebut  juga  menjadi  penyebab  tidak  adanya  kontrol  dan
              pengawasan dari pemerintah.

              Padahal,  pekerja  rumah  tangga  rentan  mengalami  diskriminasi,  eksploitasi,  dan  kekerasan.
              Selain itu, para pekerja rumah tangga juga tidak dihitung dan dikecualikan dari semua jenis
              program subsidi pemerintah, sementara survei dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah
              Tangga (Jala PRT) menunjukkan bahwa 50-75 persen PRT mengalami pemutusan hubungan
              kerja (PHK) dan dirumahkan dengan pemotongan upah akibat COVID-19.

              "PRT dengan keluarganya berada dalam situasi krisis pangan, papan, dan riskan terhadap jeratan
              utang," ucap dia.



                                                           284
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290