Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MEI 2021

tahapan rekonsiliasi data penyaluran bantuan bersama dengan Bank Penyalur diketahui telah
selesai.
"Realisasi penyaluran BSU hasil rekonsiliasi sebesar 98,89%. Alhamdulillah hasil rekonsiliasi ini
dapat dicapai berkat dorongan, dukungan, dan bimbingan tim BPK RI selama proses
pemeriksaan laporan keuangan Kemnaker," kata Direktur Kelembagaan Kerja sama Hubungan
Industrial (KKHI) Kemnaker, Aswansyah.

Walaupun begitu, Kemnaker sampai saat ini belum menetapkan waktu pasti pencairan bantuan
senilai Rp2,4 juta ini. Terkait pencairan BLT subsidi gaji 2020, berikut beberapa fakta menarik
yang dirangkum oleh Okezone, Sabtu (22/5/2021).

1. BLT subsidi gaji akan cair mulai Juni atau Juli 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
sempat menargetkan bahwa pencairan BLT akan dilaksanakan pada Juni 2021 mendatang. Hal
ini sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka dalam mengelola anggaran tersebut.

"Nanti setelah lebaran atau Juni atau Juli. Yang penting intinya kita udah berusaha untuk
memperjuangkan mereka yang belum dapat, harus klir dulu datanya," kata Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah kepada
Okezone, Minggu (20/4/2021).

2. Pencairan BLT subsidi gaji terlalu lama, ada apa? Menurut pengamat IT Heru Sutadi,
lambatnya pencairan BLT subsidi gaji karena terkendala data data penerima. Masalah krusial ini
membuat Pemerintah belum berani pasang target pencairan.

"Data yang valid menurutnya menjadi kendala besar di negeri ini. Selain data berbeda antar
lembaga, kualitas data juga tidak valid. Karena data lama yang tidak diupdate atau bukan dari
sumber langsung," ujar Heru saat dihubungi Okezone di Jakarta.

3. Program Satu Data disinyalir bisa jadi solusi perbaikan pendataan Menurut Heru, ini menjadi
alasan pemerintah perlu segera merealisasikan program satu data. "Kondisi sekarang ini
membuat, kebijakan satu data perlu segera direalisasikan," ujarnya.

Presiden Joko Widodo melalui Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,
menginginkan agar pemerintah bisa melakukan melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan
pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses, dan dibagipakaikan. Dengan harapan tidak akan terjadi perdebatan mengenai
perbedaan data antar instansi pemerintah.

83