Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JANUARI 2021

"Berdasarkan perhitungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [BP2MI], pekerja
migran Indonesia jumlahnya 2 kali dari jumlah yang bekerja di suatu negara," ujar Anis kepada,
Selasa (5/1/2020).

Berdasarkan data terakhir BP2MI, jumlah PMI yang ditempatkan di luar negeri periode Januari -
November 2020 sebanyak 10.395, nyaris setengah lebih sedikit dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya. Hong Kong dan Taiwan menjadi negara dengan jumlah
penempatan tertinggi, masing-masing 5.775 dan 4.160 PMI.

Belum pulihnya pasar kerja Tanah Air pada 2021 ini, dinilai menjadi pemicu utama terjadinya
penempatan PMI tanpa dokumen. Menurut perkiraan Migrant Care, pengiriman PMI pada 2021
meningkat 30-40 persen dengan total sekitar 16.000 pekerja.

Namun demikian, Anis menilai Indonesia masih akan kesulitan mencari negara-negara tujuan
untuk melakukan penempatan karena belum adanya kejelasan terkait dengan berakhirnya
pandemi Covid-19.
"Upaya pemerintah untuk melakukan penempatan akan sangat terbatas. Tawaran orang bekerja
ke luar negeri memang besar dan minatnya makin tinggi. Namun, akses untuk pasar kerja global
terbatas," tambah Anis.

Kondisi tersebut dinilai olehnya menjadi peluang bagi sindikatillegal human traffickinguntuk
semakin intensif dalam melakukan perekrutan dalam jumlah besar dengan barbagai modus
untuk mengirimkan pekerja migran ke luar negeri.

Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh sejauh ini dinilai belum maksimal. Perihal PMI belum
dibahas secara lintas sektor kementerian/lembaga yang berkepentingan.

Selain itu, pemerintah diminta dapat mengambil kebijakan pelindungan PMI, mulai dari
pelindungan di aspek kesehatan hingga pelindungan yang berkaitan dengan hak profesi serta
hak asasi manusia (HAM).

Dari segi regulasi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
dinilai sudah berada di posisi yang paling maju karena mengadopsi aspek-aspek dari konvensi
pekerja migran, salah satunya pelindungan pekerja perempuan.

Namun demikian, masa transisi undang-undang tersebut berlarut-larut selama 3 tahun terakhir
dan beberapa instrumen seperti badan layanan publik di masing-masing negara penempatan
juga belum ada sampai dengan saat ini.

31