Page 106 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2021
P. 106
Ia menjelaskan, untuk penetapan UMK saat ini berdasarkan formula yang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Undang-undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sedangkan sebelumnya, menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain formula dari PP tersebut, lanjut Thamrin,
juga terdapat pertimbangan dari BPS (Badan Pusat Statistik). Di antaranya, rata-rata pendapatan
per kapita, biaya konsumsi setiap rumah tangga dan anggota rumah tangga yang bekerja di
setiap rumah.
"Semua itu sudah dihitung oleh BPS. Jadi besok (Senin) kami akan sampaikan formula upah
minimum ke Pak Wali. Tentunya rekomendasi yang disampaikan tidak boleh keluar dari PP
Nomor 36 Tahun 2021," pungkas Thamrin.
KSPI ancam gelar unjuk rasa nasional Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) menolak kenaikan upah minimum sebesar 1,09 persen, yang ia nilai sangat
tidak layak dan merugikan para pekerja. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengaku kecewa
atas keputusan tersebut.
"Kenaikan upah ini tidak adil. Kami sangat menolak," ujar Andi Gani dalam konferensi pers usai
Rapat Koordinasi Nasional Anggota Dewan Pengupahan KSPSI di Jakarta, Jumat (19/11/2021).
Andi Gani menilai, kenaikan sangat tidak adil karena menyamaratakan semua industri.
Menurutnya, ada sejumlah sektor usaha yang punya pertumbuhan di atas angka tersebut, seperti
rumah sakit, farmasi, telekomunikasi, dan sektor pertambangan.
Andi Gani mengaku heran dengan formula yang dipakai pemerintah dalam menetapkan upah
minimum sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
Saat ini Undang-undang Cipta Kerja tengah digugat di Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan
materiel. Dengan begitu, belum ada keputusan hukum yang tetap untuk UU Cipta Kerja tersebut.
"Karena aturan turunan dari UU Cipta Kerja ini belum inkrah, belum ada keputusan MK, maka
harusnya formula lama yang dipakai." "Kami minta Menaker menentukan formula yang tepat
dan memenuhi rasa keadilan bagi buruh," tutur Andi Gani.
Dirinya meminta agar Anggota Dewan Pengupahan dari KSPSI baik itu melalui DPD dan DPC
KSPSI, berupaya memperjuangkan kenaikan upah minimum 2022 secara maksimal.
"DPP KSPSI meminta perangkat organisasi DPD dan DPC KSPSI mengawal perundingan dan
memberikan arahan kepada Anggota Dewan Pengupahan dari KSPSI, untuk mencapai hasil yang
terbaik," ujar Andi Gani.
Andi Gani mengaku sudah menemui beberapa petinggi negara untuk melakukan dialog intensif
terkait penetapan upah buruh. Namun, ia enggan merinci hasil pertemuan tersebut.
Andi Gani juga menjelaskan, hingga kini pihaknya masih terus berkoordinasi untuk mengambil
keputusan selanjutnya, jika menemui jalan buntu dalam dialog-dialog yang dilakukan dengan
pemerintah.
"Kami tidak akan tinggal diam." "Kami masih menunggu, masih ada waktu 10 hari sebelum
diputuskan secara resmi pemerintah. Saya harap ada perubahan." "Kalau tidak, terpaksa akan
ada aksi besar nasional di seluruh wilayah Indonesia, yang akan ditentukan dalam waktu dekat,"
papar Andi Gani.
105
