Page 107 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2021

Namun, ia mengimbau untuk daerah yang sudah menetapkan akan berunjuk rasa, tetap
mengedepankan unjuk rasa damai dan menerapkan protokol kesehatan ketat.
Upah Minimum di RI Terlalu Tinggi Dibandingkan Produktivitas Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, upah minimum (UM) di Indonesia terlalu tinggi,
jika dibandingkan dengan nilai produktivitas tenaga kerja. Menurutnya, nilai efektivitas tenaga
kerja di Indonesia masih berada di urutan ke-13 Asia.

"Baik jam kerjanya, maupun tenaga kerjanya, ini umum secara nasional." "Komparasinya
ketinggian itu dengan produktivitas," kata Dita Indah Sari lewat keterangan pers, Jumat
(19/11/2021).

Selain itu, menurut Dita, dari sisi jam kerja saja, di Indonesia sudah terlalu banyak hari libur bagi
pekerja. Bila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara saja, jumlah hari libur di Indonesia
masih terlalu banyak.

"Dari segi jam kerja dan jumlah libur kita ini gede, banyak," ujar Dita.

Dibanding Thailand misalnya, jam kerja di Indonesia per minggu lebih sedikit. Di Thailand dalam
seminggu jam kerja mencapai 42 hingga 44 jam, sementara di Indonesia hanya 40 jam. Untuk
hari libur, di Indonesia dalam setahun dapat mencapai 20 hari libur.

Belum lagi ditambah dengan beragam cuti. Sedangkan di Thailand dalam setahun tidak lebih 15
hari libur. Dengan semakin sedikitnya jam kerja, kata Dita, output atau hasil kerja yang dilakukan
tenaga kerja di Indonesia pun menjadi sedikit. Sehingga, hal ini berpengaruh terhadap nilai
produktivitas yang rendah.

Dita menambahkan, produktivitas Indonesia pun masih kalah dari Thailand, di mana Thailand
poinnya mencapai 30,9, sedangkan Indonesia hanya 23,9. Adapun dari sisi upah, upah minimum
di Indonesia justru lebih tinggi dari Thailand. Di Thailand dengan nilai produktivitas 30,9 poin,
upah minimumnya mencapai Rp 4.104.475, upah minimum tersebut diberlakukan di Phuket.

Sementara itu di Indonesia, dengan upah minimum di Jakarta mencapai Rp 4.453.724, nilai
produktivitasnya cuma mencapai 23,9 poin saja.

"Komparasinya itu di situ, karena nilai jam kerja jadi lebih sedikit, makanya upah itu ketinggian,
enggak sesuai dengan produktivitas jam kerja dan efektivitas tenaga kerja," paparnya.

Untuk itu, ia menyatakan kebijakan pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produktivitas
nasional. Sehingga, diharapkan upah menjadi pembanding yang adil terhadap nilai produktivitas.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah ungkap tujuan pemerintah
menetapkan UM sesuai aturan yang diamanatkan dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan
aturan turunannya, yaitu PP 36/2021 tentang Pengupahan. Ida mengatakan, kebijakan
penetapan UM adalah salah satu program strategis nasional. Kebijakan UM ditujukan sebagai
salah satu instrumen pengentasan kemiskinan, serta untuk mendorong kemajuan ekonomi
Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing.

"UM dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar
terlalu rendah, akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja," kata Ida pada
konferensi pers virtual, Selasa (16/11/2021).
UM adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah, yang berlaku bagi pekerja/buruh
dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

106