Page 108 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2021
P. 108
Menaker mengatakan, besaran UM saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median
upah. Bahkan, Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari 1, di
mana idealnya berada pada kisaran 0,4 s.d. 0,6.
"Kondisi UM yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mampu
menjangkaunya, dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan," jelas Ida.
Menurutnya, hal tersebut sudah sangat terlihat, yaitu dengan UM dijadikan upah efektif oleh
pengusaha, sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari
oleh kinerja individu.
Hal ini juga yang kemudian membuat serikat pekerja/buruh lebih cenderung menuntut kenaikan
UM dibandingkan membicarakan upah berbasis kinerja/produktivitas.
Menaker berujar, UM berdasarkan PP 36/2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Sehingga tidak ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan
sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku, hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK
di wilayah tersebut telah lebih tinggi.
"Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," ujarnya.
Pihaknya di Kemnaker telah menyampaikan data-data yang bersumber dari BPS dalam
penetapan UM kepada seluruh gubernur. Dengan demikian, seluruh kepala daerah dapat
menetapkan upah minimum sesuai ketentuan dan sekaligus mencermati kondisi di daerahnya
berdasarkan indikator makro daerahnya.
"Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021." "Karena tanggal
21 November merupakan hari libur nasional, maka penetapannya harus dilakukan paling lambat
1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November 2021," paparnya.
107
