Page 22 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2021

Maka dari itu, pemerintah akan terus menggunakan instrumen APBN baik itu pajak seperti.
insentif atau pajak yang ditanggung pemerintah, maupun dari sisi instrumen belanja dalam
bentuk hibah, subsidi dan dukungan belanja lainnya.

"Selain APBN menjadi instrumen utama untuk terus mendukung pemulihan ekonomi, APBN juga
bekerja keras untuk membangun danmemulihkan fondasi-fondasi yang mengalami dampak luar
biasa akibat Covid-19, salah satunya pengangguran," tutur dia.

Meski demikian, Menkeu memperkirakan, pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2021
sebesar 3,7%-4,5%. Dia optimis perekonomian nasional membaik dibandingkan tahun
sebelumnya meski pada pertengahan tahun dihadapkan dengan ledakan kasus Covid-19 varian
Delta. "Dari keseluruhan tahun ini akan ada akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga di akhir
tahun bisa tumbuh. 3,7%-4,5%," ujarnya.

Sri Mulyani menuturkan selama 2021, pemerintah dan berbagai pihak telah bekerja keras dalam
mengendalikan penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Kebangkitan perekonomian tahun
ini bahkan lebih cepat dan dalam waktu yang singkat meski dihadapkan pada tantangan
penyebaran variain Delta.

Sejak memasuki kuartal IV dan menjelang akhir tahun perekonomian makin bergerak lebih cepat.
Tercermin dari kegiatan di sektor manufaktur yang sudah meningkat hingga IPM Manufaktur
Indonesia di level 53,9.

Tak hanya itu, kegiatan ekspor produk lndonesia terus meningkat di atas 50%, Disusul dengan
neraca perdagangan yang terus surplus selama masa pandemi. Beberapa faktor tersebut
membuat Sri Mulyani meyakini pertumbuhan ekonomi nasional telah bergerak menuju
pemulihan. "Dalam kuartal IV ini kita melihat perkembangan yang luar biasa dari berbagai
kegiatan ekonomi," ujarnya.

Korban PHK
Pada bagian lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 72.983
karyawan telah menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid -19.
Adapun angka ini didapat dari hasil survei baru dilakukan Kemenaker pada November 2021.

Survei dilakukan di 21 Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dari 34 provinsi ada di Indonesia
dengan metode kuantitatif melalui pemberian kuesioner. "Dan terdapat 72.983 pekerja
mengalami PHK akibat Covid-19," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Haiyani Rumondang, Selasa
(13/12).

Hasil survei juga menemukan bahwa terdapat 4.156 perusahaan teiah melalukan PHK terhadap
karyawannya. Ini dilakukan karena kondisi keuangan perusahaan, tertekan akibat dampak dari
pandemi. Dari 21 Disnaker dilakukan survei oleh Kemenaker didapatkan, juga sebanyak 280.729
pekerja pernah terpapar Covid-19. Sementara sebanyak 3.1.91 pekerja meninggal akibat virus
Covid-19.

Selain itu juga terdapat 28.906 perusahaan telah membentuk lembaga P2K3, di mana itu
sekaligus, menjadi satgas Covid-19 di tempat kerja. "Kalau belum ada (P2K3) perusahaan
tersebut baru buat satgas sebagaimana diatur di dalam bentuk SE Menaker Nomor 9 Tahun
2021," ujarnya.

Penyebaran pandemi Covid-. 19, telah berimbas pada gelombang PHK besar-besaran sejak dua
tahun lalu. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga awal Agustus 2021, jumlah korban

21