Page 363 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 363
Judul Kawal Penetapan Upah Minimum 2022, Buruh Jabar akan Gelar Aksi
Besar-besaran
Nama Media jabar.suara.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jabar.suara.com/read/2021/10/15/174243/kawal-penetapan-
upah-minimum-2022-buruh-jabar-akan-gelar-aksi-besar-besaran
Jurnalis Ari Syahril Ramadhan
Tanggal 2021-10-15 17:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Jelang penetapan upah minimum provinsi ( UMP ) dan upah minimum kota/kabupaten ( UMK )
pada November mendatang, kalangan buruh pun mulai menyuarakan tuntutan perihal kenaikan
upah. Serikat Buruh Seluruh Indonesia 92 ( SBSI 92 ) misalnya, Ketua DPD SBSI 92 Jawa Barat,
Ajat Sudrajat menegaskan, target minimal tuntutan kenaikan upah adalah 6,5 persen untuk UMP.
Sementara, untuk UMK lebih bervariasi, di kisaran 10 persen.
KAWAL PENETAPAN UPAH MINIMUM 2022, BURUH JABAR AKAN GELAR AKSI
BESAR-BESARAN
SuaraJabar.id - Jelang penetapan upah minimum provinsi ( UMP ) dan upah minimum
kota/kabupaten ( UMK ) pada November mendatang, kalangan buruh pun mulai menyuarakan
tuntutan perihal kenaikan upah.
Serikat Buruh Seluruh Indonesia 92 ( SBSI 92 ) misalnya, Ketua DPD SBSI 92 Jawa Barat , Ajat
Sudrajat menegaskan, target minimal tuntutan kenaikan upah adalah 6,5 persen untuk UMP.
Sementara, untuk UMK lebih bervariasi, di kisaran 10 persen.
"Kita punya target minimal, sekurang-kurangnya di angka 6,5 persen itu berdasarkan laju
pertumbuhan kuartal tiga. Logis, kalau di nasional kan sudah di angka 7 sekian. Untuk daerah-
daerah di kota kabupaten variatif ada yang 10 persen," kata saat dihubungi Suara.com, Jumat
(15/10/2021).
"Ingat ini minimum, ya. Soalnya, fakta di lapangan mininum itu malah jadi suka jadi maksimum,"
tegas Ajat. Ajat mengatakan, penetapan UMP itu akan jatuh pada tanggal 20 November
mendatang. Sementara, untuk UMK pada tanggal 30 November. Tanggal tersebut merujuk pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tentang pengupahan , sebagai aturan turunan dari
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja (Omnibus law).
"Dulu ketika masih UMP itu di 1 Oktober sementara UMK di tanggal 20-21 November," jelasnya.
"Kami mengarahkan untuk di daerah dulu yang dimaksimalkan, jangan dulu dibawa ke provinsi,"
tegasnya. Pada dasarnya, lanjut Ajat, SBSI '92 menolak formulasi PP yang baru itu. Alasannya,
tidak ada kepastian penetapan UMK. Dalam regulasi tersebut, Ajat menilai, penetapan UMP
bersifat wajib, tapi untuk UMK hanya bersifat 'dapat'.
362
