Page 409 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 409
Judul Kemnaker Gelar Dialog Pemahaman Bersama terkait UU Cipta Kerja
Nama Media suara.com
Newstrend Dialog Implementasi dan Evaluasi PP dan PKB
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/10/15/144245/kemnaker-gelar-
dialog-pemahaman-bersama-terkait-uu-cipta-kerja
Jurnalis Fabiola Febrinastri
Tanggal 2021-10-15 14:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dialog Implementasi dan Evaluasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama
(PP-PKB) Pascapenetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan dan Peraturan Turunannya, yang diselenggarakan Kemnaker di Yogyakarta,
Kamis (14/10/2021) bertujuan untuk guna memberikan pemahaman secara bersama,
menyamakan persepsi, dan interpretasi pengaturan syarat kerja melalui PP/PKB pascapenetapan
UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan serta peraturan turunannya.
KEMNAKER GELAR DIALOG PEMAHAMAN BERSAMA TERKAIT UU CIPTA KERJA
Suara.com - Dialog Implementasi dan Evaluasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian
Kerja Bersama (PP-PKB) Pascapenetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Peraturan Turunannya, yang diselenggarakan Kemnaker di
Yogyakarta, Kamis (14/10/2021) bertujuan untuk guna memberikan pemahaman secara
bersama, menyamakan persepsi, dan interpretasi pengaturan syarat kerja melalui PP/PKB
pascapenetapan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan serta peraturan turunannya.
Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan.
"Dialog juga dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman peserta dialog mengenai kebijakan
hubungan industrial pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan peraturan
turunannya, menjaring ide dan gagasan yang konstruktif dari peserta dialog dalam rangka
meningkatkan kualitas dan kuantitas pengaturan syarat kerja melalui peraturan perusahaan
maupun perjanjian kerja Bersama," ucap Putri.
Menurutnya, pemerintah telah menetapkan empat Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari
UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Empat PP tersebut yaitu PP Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
408
