Page 414 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021

Edaran Menakertrans RI No.M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021
Pada Masa Corona Pandemi Virus Disease 2019 tersebut belum dicabut. Hal ini membuat
kekhawatiran pekerja/buruh menjelang penetapan kenaikan UMP/UMK untuk tahun 2022 yang
akan datang diduga akan sama nasibnya dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni tidak adanya
kenaikan dan/atau disesuaikan dengan tahun sebelumnya.

Sebab berdasarkan analisa dari fakta-fakta yang terjadi, bahwa UMK Pekanbaru tidak ada
kenaikan yakni boleh dikatakan UMK tahun 2020 dan 2021 sama nilai besarannya. Hal ini sangat
merugikan kaum pekerja/buruh, dimana melalui Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru
menetapkan nilai yang sama dengan mengacu Surat Edaran No.M/11/HK.04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Corona Pandemi Virus Disaese 2019.

Sementara di beberapa Kota/Kabupaten mengalami kenaikan UMK, hal ini membuat
pekerja/buruh menjadi korban ditambah dengan sistem kerja yang diubah membuat
pekerja/buruh juga menerima upah prorate (hitungan per hari masuk kerja). Meskipun melalui
BSU ataupun Kartu Prakerja yang diluncurkan oleh Pemerintah, tidaklah secara komprehensif
menjadi persoalan yang terjadi. Adanya data-data yang tidak akurat menyebabkan penyaluran
bantuan tersebut jauh dari kata-kata 'BANTUAN'.

Berdasarkan informasi yang diterima, Pemerintah melalui Kemenakertrans RI tidak memiliki data
pembanding (nihil data), hanya mengandalkan data yang diterima dari BP Jamsostek, meskipun
data tersebut sangat diragukan kevalidannya.
Kembali bicara persoalan penetapan UMP Provinsi Riau untuk Tahun 2022, maka paling lama
tanggal 21 Nopember 2021 Provinsi Riau wajib menetapkan nilai besaran UMP Provinsi Riau,
sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 29 PP 36/2021 tentang Pengupahan. Dengan
menggunakan rumusan formula perhitungan yang telah diatur sedemikian rupa dalam regulasi
tersebut, maka Provinsi Riau akan menerapkan upah terbaru yakni UMP Tahun 2022.

Bahwa dengan tidak digunakannya lagi KHL (Kebutuhan Hidup Layak), maka Badan Pusat
Statistik (BPS) akan menerbit angka besaran pertumbuhan ekonomi dan inflasi berdasarkan
perhitungan BPS dengan menggunakan indicator perhitungan Paritas Daya Beli Masyrakat.

Bahwa diharapakan, agar Surat Edaran tidak menjadi momok yang menakutkan dan atau tidak
lagi menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan nilai kenaikan besaran UMP dan
dimintakan transparansi BPS dalam menetapkan indicator (angkatan kerja mana saja) untuk
dimasukkan kedalam rumusan yang bermuara terbitnya angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi
di Provinsi Riau. Dimana angka ini akan menjadi acuan di dalam proses penetapan UMP oleh
para stakeholder terkait di Dewan Pengupahan Provinsi Riau.

penulis adalah Juandy Hutauruk menjabat sebagai Ketua Koordinator Wilayah Konfederasi
Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Riau (Korwil KSBSI Riau)..

413