Page 418 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 418
Timur Tengah, untuk memastikan warga negara Indonesia terlindungi dengan baik di negara-
negara tersebut.
Selain terkait dengan Kepmenaker No. 260 Tahun 2015, Anam juga mengatakan bahwa politik
luar negeri, dalam konteks pelindungan buruh migran, juga harus dievaluasi oleh Pemerintah.
"Saya setuju untuk memperbaiki hubungan dengan berbagai negara dan memastikan hubungan
itu di dalamnya ada pelindungan terhadap buruh migran serta Kepmenaker ini dicabut," kata
Anam menegaskan.
Dalam rangka mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk mencabut Kepmenaker No. 260
Tahun 2015 tersebut, Solidaritas Perempuan dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
mengadakan konferensi pers secara virtual pada Kamis (14/10) lalu.
417
