Page 420 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 420
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Ida Fauziyah
mengatakan, perlindungan kepada PMI diberikan mulai dari sebelum berangkat bekerja ke
negara penempatan hingga kembali ke Indonesia.
"Sebenarnya perlindungan itu paripurna dari mulai berangkat hingga kembali ke Tanah Air. Kita
sekarang sedang mendorong untuk lebih mempermudah prosedurnya, para Calon PMI bisa ke
LTSM yang ada di provinsi dan kabupaten kota yang menjadi kantong PMI," kata Menaker Ida
Fauziyah.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Menaker Ida, ketika PMI berangkat dan sudah bekerja maka yang
akan melakukan pengawasan adalah perwakilan dan atase ketenagakerjaan yang tersebar di 13
negara.
Kemudian, jika PMI kembali ke Indonesia, maka yang bertanggung jawab melakukan
pengawasan ialah pemerintah pusat dan pemerintah setempat, termasuk Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan BP2MI.
"Sebenarnya dalam UU Nomor 18 dan 17 (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tahun 2014) itu sudah diatur bagaimana bentuk perlindungannya, sehingga yang dibutuhkan
sekarang adalah sinergi antar kementerian dan lembaga agar perlindungan bisa dilakukan secara
maksimal,” kata Menaker. (RO/OL-09).
419
