Page 417 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 417
Judul Komnas HAM minta Presiden evaluasi Kepmenaker 260/2015
Nama Media antaranews.com
Newstrend Evaluasi Kepmenaker 260/2015
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2461509/komnas-ham-minta-
presiden-evaluasi-kepmenaker-260-2015
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-10-15 14:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam meminta kepada Presiden
untuk mengevaluasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang
Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara
Kawasan Timur Tengah. Dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat, Anam menilai bahwa Kepmenaker No. 260
Tahun 2015 menyebabkan diskriminasi, pelanggaran hak buruh migran perempuan, dan
perdagangan manusia atau human trafficking.
KOMNAS HAM MINTA PRESIDEN EVALUASI KEPMENAKER 260/2015
Jakarta - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam meminta kepada
Presiden untuk mengevaluasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015
tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-
Negara Kawasan Timur Tengah.
Dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM), di Jakarta, Jumat, Anam menilai bahwa Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 menyebabkan
diskriminasi, pelanggaran hak buruh migran perempuan, dan perdagangan manusia atau human
trafficking .
"Hal ini harus dievaluasi oleh Presiden. Jadi, level -nya harus Presiden. Jadi, harus dievaluasi,
dicabut, lalu Presiden menginstruksikan pada semua elemen yang menunjang, baik Menteri Luar
Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, termasuk juga Menteri Investasi untuk memikirkan hal ini,"
tutur Anam.
Ia mengatakan, peraturan tersebut merupakan akibat dari tidak adanya hubungan legal yang
baik dengan beberapa negara di kawasan Timur Tengah, sehingga sering terjadi kekerasan
kepada buruh migran yang sulit untuk ditangani oleh pihak berwenang.
"Kekerasan terhadap buruh migran di negara Timur Tengah sangat tinggi," ucap dia.
Oleh karena itu, Anam berpandangan bahwa Pemerintah harus bekerja keras dalam menata
hubungan legal dan politik dengan berbagai macam negara, misalnya dengan negara-negara
416
