Page 413 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 413

Judul               Upah Buruh Vs Virus
                Nama Media          goriau.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.goriau.com/berita/baca/upah-buruh-vs-virus.html
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-10-15 14:33:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Ringkasan

              Merujuk  kepada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang
              Pengupahan (PP 36/2021 ttg Pengupahan), maka kita akan dihadapkan dengan penetapan Upah
              Minimum  Provinsi  (UMP)  an  selanjutnya  adalah  Upah  Minum  Kota/Kabupaten  (UMK)
              sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 PP 36/2021 tersebut. PP 36/2021 tentang Pengupahan
              ini  menganulir  regulasi  sebelumnya  tentang  Pengupahan,  yakni  PP  78/2015  tentang
              Pengupahan,  dimana  pasal-pasal  didalam  peraturan  tersebut  boleh  dikatakan  bagus,  namun
              belum  mumpuni  menghadapi  rumitnya  tata  kelola  upah  di  Indonesia.  Hadirnya  PP  36/2021
              membuat para elit serikat pekerja/buruh harus kembali membaca dengan jeli, apa makna dari
              munculnya peraturan tersebut.



              UPAH BURUH VS VIRUS

              PEKANBARU -  Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021
              Tentang  Pengupahan  (PP  36/2021  ttg  Pengupahan),  maka  kita  akan  dihadapkan  dengan
              penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) an selanjutnya adalah Upah Minum Kota/Kabupaten
              (UMK) sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 PP 36/2021 tersebut.

              PP 36/2021 tentang Pengupahan ini menganulir regulasi sebelumnya tentang Pengupahan, yakni
              PP  78/2015  tentang  Pengupahan,  dimana  pasal-pasal  didalam  peraturan  tersebut  boleh
              dikatakan bagus, namun belum mumpuni menghadapi rumitnya tata kelola upah di Indonesia.
              Hadirnya PP 36/2021 membuat para elit serikat pekerja/buruh harus kembali membaca dengan
              jeli, apa makna dari munculnya peraturan tersebut.

              Jika  melihat  kondisi  negeri  ini  akibat  gelombang  pandemi  C-19,  maka  sebuah  ujian  dan
              tantangan  tersendiri  bagi  pemerintah,  serikat,  praktisi  hukum  dan  pekerja/buruh  itu  sendiri
              dalam  menghadapi  dan  mencari  jalan  keluar  atas  dampak  bagi  pekerja/buruh  dari  pandemi
              Covid-19 terhadap upah pekerja/buruh akibat sistem kerja yang berubah.

              Dikala  itu,  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  (Menakertrans  RI),
              mengeluarkan  sebuah  himbauan  tertulis  melalui  Surat  Edaran  Menakertrans  RI
              No.M/11/HK.04/X/2020  tentang  Penetapan  Upah  Minimum  Tahun  2021  Pada  Masa  Corona
              Pandemi Virus Disaese 2019.

              Melihat hal tersebut, saya selaku Ketua Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
              Indonesia Provinsi Riau (Korwil KSBSI Riau), menegaskan bahwa hingga saat ini, melalui Surat

                                                           412
   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418