Page 415 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021

Judul Pasca Penetapan UU Cipta Kerja, Kemnaker Bahas Implementasi PP
dan PKB
Nama Media merdeka.com
Newstrend Dialog Implementasi dan Evaluasi PP dan PKB
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/pasca-penetapan-uu-cipta-kerja-
kemnaker-bahas-implementasi-pp-dan-pkb.html
Jurnalis Rizlia Khairun Nisa
Tanggal 2021-10-15 14:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Dialog Implementasi dan Evaluasi Peraturan
Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PP-PKB) Pascapenetapan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Peraturan Turunannya.
Dialog diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis (14/10). Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri
menyatakan, penyelanggaraan dialog ini guna memberikan pemahaman, menyamakan persepsi,
dan interpretasi pengaturan syarat kerja melalui PP/PKB pascapenetapan UU Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan serta peraturan turunannya.

PASCA PENETAPAN UU CIPTA KERJA, KEMNAKER BAHAS IMPLEMENTASI PP DAN
PKB

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Dialog Implementasi dan Evaluasi Peraturan
Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PP-PKB) Pascapenetapan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Peraturan Turunannya.
Dialog diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis (14/10).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan, penyelanggaraan dialog ini guna
memberikan pemahaman, menyamakan persepsi, dan interpretasi pengaturan syarat kerja
melalui PP/PKB pascapenetapan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan serta peraturan
turunannya.

"Dialog juga dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman peserta dialog mengenai kebijakan
hubungan industrial pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan peraturan
turunannya, dan menjaring ide dan gagasan yang konstruktif dari peserta dialog dalam rangka
meningkatkan kualitas dan kuantitas pengaturan syarat kerja melalui Peraturan Perusahaan
maupun Perjanjian Kerja Bersama," ucap Putri.

Dikatakan Dirjen Putri, Pemerintah telah menetapkan empat Peraturan Pemerintah sebagai
turunan dari UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Empat PP tersebut yaitu PP Nomor 34
Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan

414