Page 423 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 423
Judul Aliansi Buruh di Indramayu Gelar Unjuk Rasa, Ini yang Diminta
Nama Media kompas.com
Newstrend Aksi Demonstrasi Buruh
Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2021/10/15/131123878/aliansi-
buruh-di-indramayu-gelar-unjuk-rasa-ini-yang-diminta
Jurnalis Kontributor Majalengka, Mohamad Umar Alwi
Tanggal 2021-10-15 13:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Sejumlah aliansi buruh dan organisasi masyarakat lain di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat,
melakukan aksi unjuk rasa di beberapa kantor pemerintahan di Kabupaten Indramayu, Kamis
(14/10/2021). Unjuk rasa dimulai di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans). Mereka menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibuslaw,
dan sejumlah permasalahan buruh di Kabupaten Indramayu. Ketua Umum Konfederasi Kongres
Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Cabang Indramayu, Adi Haris Kiandy mengatakan,
sejumlah permasalahan yang dihadapi buruh seperti nominal upah minimum kabupaten pada
2022, dan hak-hak buruh migran.
ALIANSI BURUH DI INDRAMAYU GELAR UNJUK RASA, INI YANG DIMINTA
INDRAMAYU - Sejumlah aliansi buruh dan organisasi masyarakat lain di Kabupaten Indramayu,
Jawa Barat, melakukan aksi unjuk rasa di beberapa kantor pemerintahan di Kabupaten
Indramayu, Kamis (14/10/2021).
Unjuk rasa dimulai di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Mereka menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibuslaw, dan sejumlah
permasalahan buruh di Kabupaten Indramayu.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Cabang Indramayu,
Adi Haris Kiandy mengatakan, sejumlah permasalahan yang dihadapi buruh seperti nominal upah
minimum kabupaten pada 2022, dan hak-hak buruh migran.
"Untuk buruh migran itu ada permasalahan yang sampai sudah pulang, tapi belum digaji selama
5 tahun. Jadi pemerintah harus ikut andil menyelesaikan, karena berangkat keluar negeri itu dari
Disnaker," Kata Adi kepada Kompas.com , Kamis.
Masalah lain yang dituntut para buruh adalah kenaikan upah minimum kabupaten (UMK). Adi
menjelaskan, saat ini upah minimum Kabupaten Indramayu Rp 2.373.073. Untuk UMK 2022,
belum dibahas oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Migas Indonesia Iwan Setiawan menjelaskan, berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, serta
UU Cipta Kerja (omnibuslaw), pemerintah daerah berhak merekomendasikan nominal upah.
422
