Page 41 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021

Dia juga menegaskan bahwa keberadaan joki tidak membuat program Kartu Prakerja tidak tepat
sasaran. Sebab, persyaratan mengikuti program itu yakni WNI, berusia 18 tahun ke atas, tidak
sedang sekolah atau kuliah, dan tidak menerima bansos bentuk lain, serta tidak termasuk dalam
daftar hitam.

"Daftar hitam itu adalah ASN, anggota TNI/Polri, aparat desa, anggota DPR dan DPRD, Komisaris
BUMN dan BUMD. Jadi, kalau syarat penerimaannya seperti itu, tepat sasaran tidak? Konteksnya
harus dipahami," tegasnya.

Menurut Louisa, sistem program Kartu Prakerja tidak bisa diakali. Dia bercerita bagaimana teman
dan saudaranya minta dibantu untuk lolos seleksi Kartu Prakerja, tapi dia menegaskan tidak bisa
membantu, karena sistem yang menentukan lolos atau tidaknya para pendaftar.

Namun, apabila joki itu hanya membantu mendaftarkan warga untuk program Kartu Prakerja,
maka tidak bisa dianggap kriminal. Louisa mengambil contoh bagaimana Dinas Ketenagakerjaan
menyediakan joki secara gratis untuk membantu mereka yang kesulitan dalam pendaftar
program ini. Kemudian, ada pula kejadian warga meminta bantuan tetangga untuk mendaftar
lalu diberi komisi atau uang lelah.

"Itu juga joki. Terus mau ditangkap juga? Itu kan membantu. Jadi, kesepakatan antara yang
memberi jasa dan yang menerima jasa. Nanti kasih komisi," ucapnya.
Louisa juga sampai saat ini tidak memiliki data apakah ada laporan ke polisi terkait kasus joki
Prakerja. Kalaupun ada, menurut Louisa, kemungkinan besar termasuk kasus penipuan dan polisi
juga tidak memiliki kewajiban melapor ke Prakerja.

"75 juta itu yang mendaftar, yang punya akun. Tetapi yang lolos seleksi, jadi sudah dicek NIK-
nya, dicek KK-nya, itu hanya 20 jutaan. Jadi banyak banget yang gugur," katanya.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisaksi, Trubus Rahadiansyah, peran serta
masyarakat sangat penting untuk meredam fenomena joki Kartu Prakerja. Masyarakat
diharapkan ikut aktif dalam melaporkan jika ada joki-joki yang menawarkan jasanya.

"Animo Kartu Prakerja ini kan tinggi sekali, minat publik tinggi. Tapi, masyarakat juga harus ikut
mengawasi kalau ada penyimpangan di lapangan." Trubus mengatakan, joki Kartu Prakerja
sebenarnya bisa dipidana. Karena termasuk bagian dari pemalsuan. Namun, ini juga butuh peran
aktif masyarakat dalam melaporkan ke pihak kepolisian.

"Yang jelas, saya pikir Kartu Prakerja ini harus dilanjutkan. Apalagi ini kan kaitannya dengan
bansos dan kebutuhan hidup masyarakat. Cuma harus ada pembenahan soal tata kelolanya,"
ujarnya.

Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, membenarkan bahwa ada
penempatan bansos di dalam program Kartu Prakerja. Tujuannya agar WNI yang sedang bekerja
tapi pendapatannya berkurang ataupun yang menganggur karena terkena PHK sebagai dampak
pandemi, bisa memperoleh bantuan.

Menurut Louisa, niat pemerintah adalah bagaimana dampak pandemi di masyarakat dapat
dikurangi sebisa mungkin. Prakerja merupakan salah satu alternatif penyaluran bansos yang bisa
menjangkau kelas menengah, karena masyarakat kelas ini tidak tersentuh berbagai jenis bansos
seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial
Tunai, dan Bantuan Beras 10 kg.

40