Page 70 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 70

Kemungkinan  ada  juga UMP/K  yang  tidak  naik karena  batas  atasnya  lebih  rendah  dari  UMK
              eksisting. Untuk UMP/K yang tidak naik, daya beli buruh akan tergerus inflasi.


              OPSI BERHARAP KENAIKAN UPAH MINIMUM 2022 DI ATAS INFLASI

              Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar berharap kenaikan upah
              minimum (UM) tahun 2022 dapat lebih tinggi dari inflasi. Oleh karenanya, diharapkan juga BPS
              segera merilis data-data yang menjadi sumber data penghitungan upah minimum.
              "Kalau OPSI ya berharap bisa minimal naik 3%. Tapi dengan rumus di PP 36 itu kemungkinan
              kenaikannya  antara  1%  -  2,5%.  Secara  nasional  inflasi  sebesar  1,6%  (September  2020  ke
              September 2021). Saya berharap kenaikan UM di atas inflasi. Saya juga berharap data-data
              dalam  rumus  segera  dikeluarkan  BPS  agar  publik  dapat  menghitungnya,"  jelas  Timboel  saat
              dihubungi Kontan.co.id, Minggu (17/10).

              Timboel  menjelaskan,  dengan  kondisi  pandemi  saat  ini,  kemungkinan  kenaikan  nilai  upah
              minimum provinsi/kota (UMP/K) di tahun depan sekitar 1% sampau 2,5%, relatif sama dengan
              nilai inflasi. Kemungkinan ada juga UMP/K yang tidak naik karena batas atasnya lebih rendah
              dari UMK eksisting. Untuk UMP/K yang tidak naik, daya beli buruh akan tergerus inflasi.

              "Untuk daerah yang belum memiliki UMK, saya berharap dewan pengupahan daerah menghitung
              dengan  cermat  sesuai  amanat  Pasal  32  dan  33  PP  36,  sehingga  diharapkan  seluruh
              kabupaten/kota (sebanyak 514 kabupaten/kota) memiliki UMK. Nilai UMK baru lebih tinggi dari
              nilai  UMP.  Diharapkan  Serikat  Buruh  dan  Serikat  Pekerja  juga  menghitung  sebagai  bahan
              pembanding atas hitungan dewan pengupahan," jelasnya.

              Kemudian  kehadiran  dewan  pengupahan  tingkat  propinsi  dan  kabupaten/kota  tidak  hanya
              menghitung angka-angka dan merekomendasikan nilai UM, tetapi juga memberikan saran dan
              pertimbangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota tentang perumusan pengembangan sistem
              pengupahan di daerahnya.

              Dimana  dewan  pengupahan  tingkat  nasional  memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada
              Pemerintah  Pusat  tentang  perumusan  kebijakan  pengupahan  dan  pengembangan  sistem
              pengupahan nasional.

              Dari tugas tersebut, terdapat potensi daya beli pekerja tidak bertumpu pada nilai UM semata,
              tetapi  juga  dapat  didukung  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  "Namun  hingga  saat  ini
              sepertinya tugas dewan pengupahan ini tidak pernah dilakukan," ujarnya.

              Timboel  menilai  sisi  pengupahan  saat  ini  hanya  jalan  di  tempat,  atau  hanya  berkutat  pada
              penentuan UM saja sehingga tiap tahun terus terjadi perselisihan hingga gugat menggugat di
              Pengadilan Tata Usaha Negara.

              "Saya  menantang  dewan  pengupahan  bisa  lebih  kreatif  dan  inovatif  merumuskan
              pengembangan sistem pengupahan dan kebijakan pengupahan ke depan. Harus ada hal baru
              yang bisa dirumuskan, dan bisa dikomunikasikan kepada SP/SB dan masyarakat sehingga sistem
              pengupahan kita tidak hanya bertumpu pada UM saja," pungkasnya.









                                                           69
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75