Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021
P. 12
Judul Kemenaker: 294.160 Paket Bantuan Subsidi Upah Belum Tersalurkan
Nama Media Investor Daily
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Ark
Tanggal 2021-01-11 04:58:00
Ukuran 95x188mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 22.800.000
News Value Rp 68.400.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Tri Retno Isnaningaih (Plt Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Sisa anggaran subsidi gaji/ upah yang belum
tersalurkan telah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sesuai
dengan peraturan menteri keuangan yang berlaku
negative - Tri Retno Isnaningaih (Plt Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Kami juga terus berkoordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan, melakukan perbaikan sisa data rekening yang belum dapat tersalurkan. Hal ini
dilakukan sebagai upaya apabila sisa penerima yang belum tersalurkan dimungkinkan dapat
dilanjutkan proses penyalurannya pada tahun ini
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, sebanyak 294.160 paket bantuan
pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) tidak tersalurkan kapada pekerja yang dinilai berhak
hingga akhir 2020. Pemerintah saat masih melakukan rekonsiliasi data dengan bank-bank
anggota Himbara sebagai bank penyalur untuk mendapatkan hasil penyaluran yang riil.
KEMENAKER: 294.160 PAKET BANTUAN SUBSIDI UPAH BELUM TERSALURKAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, sebanyak 294.160 paket bantuan
pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) tidak tersalurkan kapada pekerja yang dinilai berhak
hingga akhir 2020. Pemerintah saat masih melakukan rekonsiliasi data dengan bank-bank
anggota Himbara sebagai bank penyalur untuk mendapatkan hasil penyaluran yang riil.
"Sisa anggaran subsidi gaji/ upah yang belum tersalurkan telah dikembalikan ke kas negara pada
tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang berlaku,"
ujar Plt Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemenaker Tri Retno Isnaningaih dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (9/1).
11
