Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021

UMKM, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, kawasan ekonomi khusus,
administrasi pemerintah, serta dukungan terhadap riset dan inovasi.
Walaupun Undang-Undang Cipta Lapangan kerja awalnya digadang-gadang sebagai solusi yang
sangat mumpuni atas peliknya birokrasi dan hukum, tetap muncul berbagai macam aksi protes
dari elemen-elemen masyarakat dari awal proses perundangan hingga akhirnya UU Cipta Kerja
disahkan. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini bahkan "diplesetkan" oleh masyarakat
menjadi "UU CILAKA", dan dianggap memiliki cacat, baik substantif maupun prosedural. Salah
satu contoh "kecilakaan" yang dikhawatirkan masyarakat termanifestasi dalam klausa-klausa
yang mengatur perihal ketenagakerjaan, yang dianggap hanya menguntungkan pihak pemberi
kerja saja, sementara pihak pekerja justru sangat dirugikan.

Bagian yang dianggap hanya menguntungkan pihak pemberi kerja tersebut antara lain terletak
pada regulasi mengenai outsourcing, perjanjian kerja waktu tertentu, dan pemberian pesangon.
Berkaitan dengan alih daya atau outsourcing dalam UU Cipta Kerja, terdapat penghapusan
regulasi, antara lain Pasal 64 dan 65 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang awalnya mengatur berbagai macam persyaratan
bagi perusahaan untuk melakukan tindak alih daya.

Dengan dihapusnya kedua pasal tersebut, peraturan turunan atau pelaksana lain, seperti
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Permenakertrans) kehilangan landasan
hukumnya. Contoh spesifik akibat dari hilangnya landasan hukum tersebut adalah ketika
pengaturan mengenai 5 bidang di luar pekerjaan utama yang boleh dialihdaya berdasarkan
Permenakertrans, yaitu jasa pembersihan, keamanan, transportasi, katering dan jasa minyak
dan gas pertambangan terimbas penghapusan pasal-pasal di atas, maka hilanglah pula job
security (kepastian kerja) dari para pekerja, karena jenis pekerjaaan alih daya sudah tidak lagi
diatur secara khusus dan bisa tumpang tindih dengan pekerjaan utama.

Selain itu, sehubungan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), di mana dalam Pasal
59 UU Ketenagakerjaan, dijabarkan ketentuan sifat dan jenis perjanjian kerja yang termasuk ke
dalam PKWT. Akan tetapi, UU Cipta Kerja menghapus seluruh ketentuan di dalam pasal tersebut

Dengan adanya penghapusan pasal yang bersifat teknis, pastinya akan terjadi fenomena multi
tafsir di mana regulasi mengenai PKWT kini memberikan pengertian yang luas bagi masyarakat
dan bisa berdampak kepada pekerja, terutama yang hendak terikat pada PKWT. Pasal mengenai
pemberian pesangon pun mengalami perubahan, di mana kewajiban daripada pemberi pekerja
untuk memberikan pesangon kepada kaum pekerja dalam UU Ketenagakerjaan (misalnya Pasal
88 mengenai hak pesangon, Pasal 156 tentang pengaturan jumlah uang pesangon saat terjadi
PHK, sebagaimana diatur hal-hal lain yang relevan pula dalam Pasal 163 dan 164). Perubahan
terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pesangon berakibat, antara lain, hilangnya
perlindungan hukum bagi para pekerja atas hak mereka untuk mendapatkan potensi uang
pesangon secara maksimal.

Di samping penjelasan mengenai tiga bidang ketenagakerjaan yang tampak "diperlemah"
kedudukannya oleh UU Cipta Kerja di atas, tentunya dasar pertimbangan Pemerintah yang
dituangkan dalam Naskah Akademik dapat menjadi indikasi politik hukum di balik disahkannya
UU Cipta Kerja.

Berdasarkan Pasal 1(1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 97 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Naskah
Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi
yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup,
jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan.

8