Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021

Penyusunan Naskah Akademik juga harus melibatkan para ahli, wakil instansi terkait, perguruan
tinggi, dan masyarakat. Selain itu, di dalam Naskah Akademik, tertera banyak sekali latar
belakang dan isu-isu yang sedang terjadi, di mana rancangan undang-undang baru bertugas
untuk merevisi undang-undang yang lama dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi
dengan regulasi sebelumnya.

Terlepas dari polemik hilangnya kontribusi dari para ahli dan tokoh sebagaimana yang disebutkan
di atas akibat tidak dilibatkannya pemangku kepentingan tersebut dalam proses formulasi
rancangan undang-undang, perlu diselami lebih jauh pertimbangan para legislator atas
"reformasi" hukum terhadap pasal-pasal yang telah di bahas di atas. Sehubungan dengan
ketentuan outsourcing, misalnya, di dalam Naskah Akademik dituliskan bahwa pembatasan
pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja alih daya masih menjadi isu di tengah
pemberi kerja dan pekerja.

Pemberi kerja ingin pemborongan pekerjaan tidak dibatasi oleh regulasi, dan pekerja ingin
dibatasi secara ketat seperti yang sudah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat
kesulitan untuk menentukan pekerjaan inti dan pekerjaan bukan inti secara rinci dan tegas yang
diakibatkan oleh keragaman pekerjaan lintas sektor dan lintas perusahaan. Permasalahan yang
dapat menimbulkan kekosongan hukum tidak mendapatkan solusi yang sepadan, sehingga
tampak bahwa pemerintah terkesan terburu-buru, tidak teliti, dan berat sebelah dalam mengatur
hak dan kewajiban, maupun hubungan antara Pemberi Kerja dan Pekerja.

Untuk perjanjian kerja waktu tertentu, sebenarnya tidak ada permasalahan atau isu besar yang
harus dituntaskan. Bahkan, Naskah Akademik hanya memperjelas pengertian, sifat, dan ciri-ciri
dari PKWT itu sendiri, di mana penjelasan tersebut sudah tercantum di dalam UU
Ketenagakerjaan. Dengan tidak adanya suatu kebaharuan hukum yang signifikan, Pemerintah
justru menangguhkan total pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang memberikan batasan maksimal
sebesar 3 tahun dalam menjalankan PKWT yang menimbulkan ambiguitas pengertian "waktu
tertentu" sehingga dapat diartikan hanya ada masa kerja "tidak tertentu" yang bersifat
permanen.

Terakhir, berkaitan dengan pesangon di dalam Naskah Akademik, dituliskan bahwa masih terjadi
masalah berupa ketidakpastian pihak pemberi kerja dalam membayar jumlah uang pesangon.
Sekali lagi, Pemerintah tidak menyelesaikan masalah tersebut yang terletak pada pihak pemberi
kerja. Justru pemerintah memihak kepada pemberi kerja dengan menciptakan masalah baru
yang tidak dicantumkan di dalam naskah akademik, yaitu mengurangi jumlah pesangon yang
didapat pekerja.

Dengan demikian, Undang-uncang Cipta Lapangan Kerja yang diplesetkan oleh masyarakat
menjadi UU CILAKA bukanlah suatu bentuk kritik tanpa dasar semata. Protes mengenai cacat
substantif dan prosedur pun masih melanda.

Di tahun 2021, banyak pekerjaan rumah yang menunggu baik Pemerintah, terutama para
penegak hukum, dalam memastikan implementasi UU Cipta Kerja secara maksimal, sehingga
tercipta kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah dan
seluruh kalangan masyarakat untuk mengawal implementasi dari instrumen hukum yang
"unprecedented" atau betul-betul baru seperti UU Cipta Kerja. Semoga laju dari UU Cipta Kerja
menuju ke arah yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan terdengar kabar baik mengenai
nasib pekerja.

^Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

9