Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021
P. 20

BLT CAIRNYA PLIS DEH JANGAN PAKAI LAMA

              KEBIJAKAN Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah Jawa
              dan Bali dimulai hari ini. Penerapan kebijakan ini diprediksi akan memperparah kondisi ekonomi
              masyarakat. Biar nggak ketar-ketir, subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi karyawan harus
              cepat cair.

              Permintaan ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N
              Mandey. "Kami harapkan BLT segera disalurkan," ujar Roy kepada Rakyat Menleka. kemarin.

              Dia meminta pemerintah berkaca pada pengalaman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
              yang sudah diterapkan sebelumnya. Di bawah penerapan kebijakan itu, terjadi penurunan daya
              beli masyarakat cukup parah.

              Aktivitas bisnis yang melemah membuat pendapatan masyarakat kelas pekerja juga tergerus.
              Kondisi yang sama, bisa terjadi pada penerapan PPKM. Malah, bisa lebih parah.

              "Saran kami, cepat disalurkan. Kemudian diingatkan terus ke masyarakat agar memanfaatkan
              dana itu untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi tidak sembarangan," imbau Roy.

              Bos  Matahari  Departement  Store  ini  juga  menyarankan  penyaluran  BLT  dilakukan  dengan
              memanfaatkan aplikasi financial technology (fintech). Alasannya, lebih efisien dan efektif. Selain
              itu, penggunaan fintech dianggap lebih transparan. "Ini bisa mencegah potensi pelanggaran,
              supaya sesuai rencana," imbuhnya.
              Khusus untuk pekerja di ritel modern dan mal, subsidi BLT bisa mencegah potensi kebangkrutan.
              Soalnya, selama pandemi, peritel kesulitan membayar biaya operasional.

              Sepanjang 2020, ritel dan mal terdampak rata-rata negatif 12 persen. Jauh dibanding pada 2019
              yang  berada  di  level  positif  5,17  persen.  Hal  ini  berimbas  terhadap  pemberhentian  atau
              pemecatan pegawai.

              Selain  hal  tersebut,  Roy  berharap,  ada  kebijakan  fiskal  dan  moneter  yang  berkelanjutan.
              Misalnya, kredit korporasi dana PEN dengan bunga murah 3-3,8 persen.

              Saat  ini,  bunganya  tinggi,  mencapai  9-10  persen.  Kondisi  ini  terjadi  akibat  belum  adanya
              petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak/juknis) dari 15 bank yang ditunjuk menyalurkan dana
              PEN bagi pelaku usaha korporasi swasta. "Jadi harus segera ada," harapnya.

              Radi  (32),  salah  satu  pekerja  di  Jakarta  berharap  BLT  bisa  cair  sesuai  waktu  yang  sudah
              direncanakan.  Dia  mengaku,  upah  bulanan  dari  kantornya  berkurang  karena  terdampak
              pandemi, sehingga BLT dirasa sangat membantu.

              "Kalau kita baca di koran, media-media online kan awal Januari ya. Kalau bisa sih cepat lumayan.
              Buat beli beras sama kebutuhan lainnya," tuturnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

              Sebelumnya,  Menteri  Tenaga  Kerja  (Menaker)  Ida  Fauziyah  sudah  meminta  Kementerian
              Keuangan  agar  memberi  tenggat  waktu  pencairan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  BPJS
              Ketenagakerjaan, selambatnya hingga akhir Januari.

              Pemerintah memberikan subsidi gaji Rp 2,4 juta kepada karyawan yang penyalurannya dibagi
              dalam dua tahap. Para penerima subsidi ini adalah karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta, dan
              terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.  jar





                                                           19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25