Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021

51 WNI TERJEBAK DI KAPAL IKAN ASING

Laporan yang diterima lembaga non-pemerintah menyebutkan, setidaknya 51 warga negara
Indonesia teijebak di kapal-kapal berbendera China. Menurut data yang diterima Destructive
Fishing Watch Indonesia, kontrak kerja para WNI itu sudah habis, tetapi belum dapat
dipulangkan karena pandemi Covid-19.

Laporan tersebut bermula dari enam pengaduan yang diterima Fishers Center di Bitung, Sulawesi
Utara, dan Fishers Center di Tegal, Jawa Tengah. "Mereka terindikasi sebagai korban kerja paksa
dan perdagangan orang yang kemudian teijebak di kapal berbendera China," kata Koordinator
Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Abdi Suhufan, Minggu (10/1/2021).

Awalnya, para WNI itu bekerja di kapal Shung Hang 07, Shung Hang 08, Fu Yuan Yu 6072, Zhan
Hai OOl, dan Lu Qing Yuan Yu 239. Kini, 45 di antaranya berada di Zhan Hai 003, yang sejak 9
Januari lego jangkar di perairan Singapura.

Abdi menjelaskan, upah para pekerja di kapal ikan asing itu belum dibayar perusahaan penyalur.
"FH, misalnya, dijanjikan upah 300 dollar AS (Rp 4,2 juta) per bulan, tetapi sampai sekarang
baru menerima Rp 4,1 juta," kata Abdi.

FH tiga kali pindah kapal selama dua tahun bekerja. Beberapa korban lain kerap mendapat
intimidasi dan ancaman dari kapten dan mandor kapal. Mereka juga diperlakukan tak layak,
seperti mengonsumsi air kekuningan dari keran cuci piring.

Pengelola Fishers Center Bitung, Laode Hardiani, menambahkan, ke-51 WNI itu disalurkan lima
perusahaan di Jakarta dan Jawa Tengah. "Dokumen penting, seperti ijazah, sertifikat pelatihan
keselamatan dasar, KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran, ditahan perusahaan penyalur,"
ucapnya.

Sepanjang 2020, DFW menerima 25 pengaduan dari awak kapal perikanan di kapal asing. Mereka
mengeluh terjebak praktik kerja tidak adil dan merugikan. Pemerintah diminta lebih responsif
menyikapi isu perlindungan awak kapal yang disebabkan kesemrawutan tata kelola perekrutan.

Tumpang tindih perizinan dalam perekrutan dan penempatan pekerja pelaut migran yang ada di
Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan menyebabkan pengawasan
lemah. Banyak perusahaan tak berizin leluasa beroperasi.

Koordinator Program Safeguarding Against and Addressing Fishers Exploitation (SAFE) Seas
Project Baso Hamdani mendesak pemerintah segera mengesahkan rancangan peraturan
pemerintah (RPP) tentang perlindungan pekerja migran di sektor kelautan. Undang-Undang (UU)
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan RPP itu
selesai paling lambat dua tahun sejak UU itu disahkan.

Pada 30 Desember 2020, Kemenlu RI merepatriasi enam WNI dari kapal ikan berbendera China.
Mereka dipulangkan perusahaan penyalur, PT Puncak Jaya Samudera, melalui Pulau Galang,
Kota Batam, Kepulauan Riau. Salah satu dari keenam orang itu dipulangkan dalam kondisi
meninggal.

Lewat pernyataan tertulis, Kemenlu RI menjelaskan, para anak buah kapal (ABK) yang
dipulangkan lewat Pulau Galang itu terjebak berbulan-bulan di Laut Arab karena kapal mereka
dilarang berlabuh di sejumlah negara sejak Covid-19. Pada 10 November 2020, sebanyak 157
ABK (dua meninggal) di 12 kapal ikan berbendera China direpatriasi lewat Bitung. (NDU)

22