Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021
P. 22
Judul 51 WNI Terjebak di Kapal Ikan Asing
Nama Media Kompas
Newstrend Kasus ABK China
Halaman/URL Pg11
Jurnalis NDU
Tanggal 2021-01-11 04:34:00
Ukuran 250x99mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 82.500.000
News Value Rp 247.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Abdi Suhufan (Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia)
Mereka terindikasi sebagai korban kerja paksa dan perdagangan orang yang kemudian teijebak
di kapal berbendera China
negative - Abdi Suhufan (Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia) FH,
misalnya, dijanjikan upah 300 dollar AS (Rp 4,2 juta) per bulan, tetapi sampai sekarang baru
menerima Rp 4,1 juta
neutral - Laode Hardiani (Pengelola Fishers Center Bitung) Dokumen penting, seperti ijazah,
sertifikat pelatihan keselamatan dasar, KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran, ditahan
perusahaan penyalur
Ringkasan
Laporan yang diterima lembaga non-pemerintah menyebutkan, setidaknya 51 warga negara
Indonesia teijebak di kapal-kapal berbendera China. Menurut data yang diterima Destructive
Fishing Watch Indonesia, kontrak kerja para WNI itu sudah habis, tetapi belum dapat
dipulangkan karena pandemi Covid-19. Laporan tersebut bermula dari enam pengaduan yang
diterima Fishers Center di Bitung, Sulawesi Utara, dan Fishers Center di Tegal, Jawa Tengah.
"Mereka terindikasi sebagai korban kerja paksa dan perdagangan orang yang kemudian teijebak
di kapal berbendera China," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)
Indonesia Abdi Suhufan, Minggu (10/1/2021).
Sepanjang 2020, DFW menerima 25 pengaduan dari awak kapal perikanan di kapal asing. Mereka
mengeluh terjebak praktik kerja tidak adil dan merugikan. Pemerintah diminta lebih responsif
menyikapi isu perlindungan awak kapal yang disebabkan kesemrawutan tata kelola perekrutan.
Tumpang tindih perizinan dalam perekrutan dan penempatan pekerja pelaut migran yang ada di
Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan menyebabkan pengawasan
lemah. Banyak perusahaan tak berizin leluasa beroperasi.
21
