Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 78
OMNIBUS LAW DIIMPLEMENTASIKAN PADA FEBRUARI 2021
JAKARTA - Pemerintah mengungkapkan Undang- undang Cipta Kerja atau yang juga dikenal
sebagai Omnibus Law siap diimplementasikan pada Februari 2021. Saat ini, UU Cipatker sudah
dalam tahap finalisasi.
Dalam sambutannya di Tri Hita Karana Forum Dialogue Cloud Event Indonesia bertajuk "Omnibus
Law for a Better Business Better World", Senin (30/11/2020) petang, Menteri Koordinator
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sejauh ini pemerintah telah
menyelesaikan identifikasi 44 aturan turunan UU Cipta Kerja dalam bentuk peraturan pemerintah
(PP) dan peraturan presiden (Perpres).
"Pemerintah masih terus melakukan identifikasi terhadap aturan turunan lainnya agar bisa
diimplementasikan sesuai target," katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta,
Rabu (2/12).
Tri Hita Karana Forum Partners Dialogue merupakan bagian dari kegiatan Yayasan Upaya
Indonesia Damai (United in Diversity).
John Denton, Sekretaris Jenderal International Chamber of Commerce, yang menjadi forum ini,
mengapresiasi kegiatan sosialisasi dan serap aspirasi dari asosiasi bisnis dan lembaga global.
Sebab, dirinya dapat mendengarkan secara langsung komitmen pemerintah Indonesia
membangun ketahanan sektor swasta di tengah pandemi Covid 19.
Forum itu juga diikuti oleh Wakil Ketua MPR Lestari Murdiyat, Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Agraria dan Tata Ruang
Sofyan Djalil, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro serta pejabat pejabat tinggi
pemerintahan.
Mereka berdialog aktif dengan para peserta yang mewakili berbagai perusahaan multi-nasional,
perwakilan Bank Dunia, dutabesar, lembaga keuangan, dan badan konservasi internasional,
serta anggota APINDO dan Kadin.
Menteri Siti Nurbaya dalam kesempatan itu kembali menekankan tentang masih berlakunya
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dia mengatakan Omnibus Law justru
menggabungkan pengurusan izin AMDAL dengan pengurusan perizinan berusaha.
Menurutnya, ini akan mempermudah pemerintah untuk mencabut perizinan berusaha bagi
perusak lingkungan dengan pencabutan keduanya sekaligus. "Omnibus Law memberlakukan
sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sanksi administratif akan didahulukan. Sanksi pidana
(juga) berlaku," jelasnya.
77
