Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 80
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi, Manto mengungkapkan
ada sejumlah kendala penyaluran bantuan subsidi gaji di Kalbar, salah satunya persyaratan
administratif tidak terpenuhi.
"Persyaratan administratif selalu menjadi kendala. Di lapangan saya temukan lagi, ada yang
nomor rekeningnya tidak valid lagi. Kepesertaan ( ) dia (pekerja) tidak aktif sampai dengan Juli.
Kalau sudah tidak aktif Juli, dia tidak bisa dapat apa-apa (bantuan)," kata Manto dalam webinar
KPCPEN dengan tema 'Manfaat BSU bagi Pekerja di Masa Pandemi' yang diselenggarakan, Rabu,
2 Desember 2020.
Mengenai banyak pekerja yang tidak dapat BSU, kata Manto, pihaknya saat ini sedang melakukan
verifikasi dan validasi data. Disnaker kabupaten dan kota pun mencoba kembali menghimpun
database dari semua perusahaan yang ada.
"Bagi yang sudah mendaftar BPJS tapi tidak dapat mungkin ini persoalan teknis. Bantuan subsidi
ini dikirim ke rekening masing-masing, jadi kalau yang belum dapat tapi sudah terdaftar di BPJS.
Jadi, ini persoalan teknis yang perlu selesaikan BPJS Ketenagakerjaan," ucap Manto.
Untuk di wilayah Kalbar sendiri, berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan,
sebanyak 237.366 yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi gaji. Program tersebut
diperuntukan bagi pekerja atau buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dijelaskan Manto, penyaluran bantuan subsidi gaji tersebut dberikan sebesar Rp 600 ribu per
bulan selama 4 bulan dengan total Rp 2,4 juta yang dicarikan dalam dua termin, yakni masing-
masing sebesar Rp 1,2 juta.
"Pemerintah akan terus melanjutkan program ini sampai pada tahun 2021. Bantuan ini
diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat di tengah pandemi," tutur Manto.
79
