Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 77

Judul               Omnibus Law Diimplementasikan pada Februari 2021
                Nama Media          koran-jakarta.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         http://www.koran-jakarta.com/omnibus-law-diimplementasikan-pada-
                                    februari-2021/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-12-02 16:48:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber

              negative - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
              Omnibus Law for a Better Business Better World

              neutral - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
              Pemerintah  masih  terus  melakukan  identifikasi  terhadap  aturan  turunan  lainnya  agar  bisa
              diimplementasikan sesuai target

              negative  -  Siti  Nurbaya  (Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Omnibus  Law
              memberlakukan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sanksi administratif akan didahulukan.
              Sanksi pidana (juga) berlaku



              Ringkasan

              Pemerintah  mengungkapkan  Undang-  undang  Cipta  Kerja  atau  yang  juga  dikenal  sebagai
              Omnibus Law siap diimplementasikan pada Februari 2021. Saat ini, UU Cipatker sudah dalam
              tahap finalisasi.

              Dalam sambutannya di Tri Hita Karana Forum Dialogue Cloud Event Indonesia bertajuk "Omnibus
              Law  for  a  Better  Business  Better  World",  Senin  (30/11/2020)  petang,  Menteri  Koordinator
              Kemaritiman  dan  Investasi  Luhut  Binsar  Panjaitan  mengatakan,  sejauh  ini  pemerintah  telah
              menyelesaikan identifikasi 44 aturan turunan UU Cipta Kerja dalam bentuk peraturan pemerintah
              (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

              Forum itu juga diikuti oleh Wakil Ketua MPR Lestari Murdiyat, Menteri Lingkungan Hidup dan
              Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Agraria dan Tata Ruang
              Sofyan Djalil, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro serta pejabat pejabat tinggi
              pemerintahan.





                                                           76
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82